Bank Indonesia Lakukan Penguatan Koordinasi Melalui KKP Domestik dan QRIS

Samarinda,Lensaborneo.com- Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur melakukan penguatan koordinasi dengan wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya memperlancar implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) antarnegara. Terkait dengan peluncuran KKP Domestik dan QRIS yang telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Jokowidodo pada senin, (29/8/2022) di Jakarta.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim Ricky Gozali mengatakan, penggunaan KKP Domestik dan QRIS untuk memfasilitasi pembelian barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI).

“Peluncuran ini dalam rangka mendukung perkuatan implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025,” Ungkapnya.

Dalam upaya perluasan dan percepatan sosialisasi, edukasi dan fasilitasi kepada komunitas-komunitas antara lain para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Aparatur Sipil Negara (ASN),  Mahasiswa, Penerima Bansos, dan Masyarakat secara umum. Ricky menambahkan disamping berkoordinasi dengan seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan Kota di Kaltim. Upaya percepatan digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi serta belanja pemerintah daerah dalam peluncuran KKP dan QRIS juga dapat menjadi fasilitas layanan pemerintah yang lebih cepat, murah, mudah, aman dan handal.

Sesuai dengan arahan Presiden melalui Inpres No. 2 tahun 2022 yaitu penggunaan transaksi nontunai dalam rangka Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Disampaikan juga bahwa KKP domestik menjadi penting untuk segera diimplementasikan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan BUMN dalam rangka transparansi dan memberikan kemudahan di dalam transaksi belanja barang dan jasa pemerintah, serta percepatan pembayaran ke UMKM.

Sementara itu untuk QRIS, interkoneksi antarnegara diharapkan akan mempermudah UMKM dan pariwisata Indonesia untuk berhubungan dengan negara-negara lain yang akan mendorong efisiensi, dimana Indonesia tidak hanya berperan sebagai pasar dan pengguna, melainkan juga memiliki sebuah platform aplikasi yang nantinya akan memiliki pengguna yang semakin banyak.

Dengan mengarahkan seluruh kegiatan belanja pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuju pada pembelian produk-produk dalam negeri.

“Karena akan sangat disayangkan apabila dibelanjakan untuk produk-produk impor,” ungkapnya

Penulis : Ria

Editor : Redaksi 02