Angkasa Jaya Dorong Pemerataan Kebijakan Fuel Card

Lensaborneo.com, Samarinda – Antrean truk di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terlihat panjang diakibatkan dari truk-truk tersebut mengincar solar bersubsidi.

Melihat hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda  memanggil sejumlah pengelola SPBU untuk mencari jalan keluar permasalahan tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani menuturkan, pemanggilan tersebut berdasarkan dari laporan masyarakat di berbagai titik Kota Tepian Samarinda, yang resah akibat dari truk-truk yang memadati jalan dan dapat membahayakan pengguna lalu lintas.

“Antrean truk parkir di sembarang tempat itu kan sudah sering terjadi beberapa waktu belakangan ini. Sampai menimbulkan korban jiwa, dan itu yang kita hindari sebenarnya,” jelasnya kepada awak media, Senin (13/2/2023).

Lanjutnya, Komisi III telah meninjau secara langsung di lapangan dan mendapati bahwa terdapat pelanggaran yang terjadi dan pelaksanaan aturan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Antrian yang panjang juga diakibatkan karena stok solar bersubsidi yang terbatas.

Terkait juga dengan kebijakan penggunaan Fuel Card, ia membeberkan bahwasanya banyak dari oknum-oknum tertentu memanfaatkan celah dari kebijakan itu. Terlebih di tiap daerah berbeda-beda penetapannya, dengan maksimal pembelian sebanyak 120 Liter tiap kendaraan.

“Kebijakan Fuel Card bukan cuman di Samarinda. Tapi di luar Samarinda juga mengeluarkan kebijakan tersebut. Ada yang maksimal 120 liter, ada yang 200 liter. Itu juga yang menjadikan stok solar menjadi langka,” ucapnya.

Dicontohkannya,  terdapat  truk dengan kapasitas maksimal 200 liter. Untuk truk yang lintas provinsi atau kota itu tidak akan cukup jika diisi hanya 200 liter. Jadi mereka harus mengantri kembali.

“Jadi misalnya mau ke Berau, mereka harus antre hari ini, besok, dan lusa. Secara tiga hari berturut turut,” lanjutnya.

Besar harapan Angkasa Jaya agar ke depan, seluruh kebijakan terkait Fuel Card dapat dikoordinasikan antar daerah, untuk meratakan jumlah maksimal pembelian.

“Coba saja kuota solar itu bisa lebih ditingkatkan, sudah pasti antrean berkurang. Namun perlu ditingkatkan lagi pengawasan terhadap oknum-oknum yang melakukan kecurangan dengan menggunakan Fuel Cars tersebut,” tandasnya.(Liz/adv/dprdsamarinda)

Editor : Yulwan