Gubernur Kaltim Isran Noor Nyatakan Siap Diperiksa BPK RI

Lensaborneo.com, Jakarta —   Gubernur Kaltim Isran Noor mewakili wilayah AKN VI menyampaikan siap diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Ini disampaikan saat kegiatan koordinasi pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022, bertempat di Auditorium BPK, Gedung Tower BPK RI, Jakarta, pada Rabu (29/3/23).

Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintahan di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN VI)  Wilayah II meliputi  Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pada kegiatan tersebut mempertemukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Pengelola dan Penanggung jawab Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Wilayah II serta seluruh lembaga terkait.

Gubernur Kaltim Isran Noor menegaskan seluruh provinsi dibawah naungan AKN VI siap bekerjasama dengan BPK RI dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara dan daerah untuk dampak besar kebermanfaatan kepada rakyat.

“Kami siap diperiksa oleh BPK setiap tahun,” tegas Isran Noor singkat.

Pihaknya beserta seluruh jajaran terkait audit tahunan berupa laporan keuangan, audit kinerja maupun audit dengan tujuan tertentu siap sedia melayani dengan memperhatikan khususnya sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar tidak terjadi masalah mekanisme pada petunjuk teknis dan  pelaksanaan DAK.

“Ini terkait dengan penyerapan anggaran,” ujar Gubernur Kaltim.

Sejalan dengan pendapat Isran Noor, Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang dalam arahannya mengingatkan agar dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK RI terhadap laporan keuangan diperkuat komitmen entitas pemeriksa untuk membangun komunikasi dan sinergi yang efektif, serta menyampaikan data dan informasi tepat waktu.

“Pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara akuntabel dan mengedepankan integrasi agara hasil pembangunan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia secara adil dan merata,” tegasnya.(Jeng/adv/kominfokaltim)