Jumat, Juli 4, 2025
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
    • DPMPD Kaltim
    • Dispora Kaltim
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Kota Balikpapan
    • Kabupaten Berau
    • Kabupaten Kutai Barat
    • Kabupaten Mahakam Ulu
    • Kominfo Kutai Timur
    • KPID Kaltim
    • Kominfo Kaltim
    • Kominfo Samarinda
    • Kota Balikpapan
    • Kota Bontang
    • Kota Samarinda
    • Kominfo Kutai Kertanegara
  • Opini & Publik
  • Redaksi
  • Legalitas
  • INFO PRODUK
  • Pedoman Media
No Result
View All Result
LensaBorneo.com
Advertisement
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
    • DPMPD Kaltim
    • Dispora Kaltim
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Kota Balikpapan
    • Kabupaten Berau
    • Kabupaten Kutai Barat
    • Kabupaten Mahakam Ulu
    • Kominfo Kutai Timur
    • KPID Kaltim
    • Kominfo Kaltim
    • Kominfo Samarinda
    • Kota Balikpapan
    • Kota Bontang
    • Kota Samarinda
    • Kominfo Kutai Kertanegara
  • Opini & Publik
No Result
View All Result
Lensaborneo.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
  • Opini & Publik

Rakor Pj Kepala Daerah Se-Indonesia, Pastikan Pelayanan Publik di Daerah

30/10/2023
in Kominfo Kaltim
Rakor Pj Kepala Daerah Se-Indonesia, Pastikan Pelayanan Publik di Daerah

Samarinda,Lensaborneo.com—  Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia.

Namun sebelumnya, terlebih dulu seluruh Pj mendengarkan arahan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Kepala Bappenas RI, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Senin (30/10/23)

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut para penjabat kepala daerah mendapat beberapa informasi dari Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai bagian dari evaluasi yang dilakukan setiap tiga bulan terhadap penjabat kepala daerah.

Mendagri menekankan pentingnya memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik di daerah, karena penjabat kepala daerah hadir dalam kapasitas penugasan yang secara berkala dievaluasi. Jika penugasannya tidak sesuai dengan harapan, penugasan tersebut dapat dicabut kapan saja.

“Itu harus dipastikan bahwa penugasan harus tegak lurus, dan memastikan penugasan sesuai apa yang sudah diperintahkan oleh pimpinan,” ungkap Akmal Malik.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menitipkan pesan agar seluruh Pj dapat mengerjakan tugas pokok sebagaimana undang-undang.

“Jangan membuat gaduh di lingkungan Pemda dan masyarakat serta menghindari hal-hal sensitif. Agar jangan membuat pemberitaan negatif, karena penjabat kepala daerah merupakan penugasan dari Presiden RI dan Mendagri,” tutupnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, serta 23 Pj Gubernur, 133 Pj Bupati dan 37 Pj Wali Kota.(Liz/Adv/Diskominfokaltim)


Berita Terkait

DPTPH Kaltim Gelar Rapat Persiapan Gerakan Pangan  Murah  Pada Tanggal 6-7 Maret 2025

DPTPH Kaltim Gelar Forum Konsultasi Publik, Optimalisasi Bantuan Sarana Pertanian

Share202Tweet127
Previous Post

Reses Sabaruddin Terima Keluhan Masalah Pendidikan dan Kesehatan

Next Post

Bupati Ardiansyah saat membuka Porseni PGRI Kutim tahun 2023

Next Post
Bupati Ardiansyah saat membuka Porseni PGRI Kutim tahun 2023

Bupati Ardiansyah saat membuka Porseni PGRI Kutim tahun 2023

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

838206
Users Today : 452
Users Yesterday : 583
Total Users : 838206
Total views : 4656635
Who's Online : 10

© 2019-2024 Lensaborneo,com All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Blog
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Pedoman Media
  • Legalitas
  • Berita Daerah
  • Nasional
  • Popular

© 2019-2024 Lensaborneo,com All Rights Reserved