Bupati Kukar Edi Damansyah Buka Musrembang  2025-2045  

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Senin (1/4) di Gedung Putri Karang Melenu (PKM) Tenggarong.

Bupati Kukar Edi Damansyah saat membuka Musrenbang mengingatkan agar dalam melakukan perencanaan pembangunan berpedoman pada visi misi Pemkab Kukar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Darah (Perda) No : 06 tahun 2021, agar persoalan yang terjadi di setiap tahunnya tahap demi tahap bisa terselesaikan.

Edi menegaskan terkait layanan prioritas yang menyangkut kebutuhan dasar dan hajat hidup masyarakat agar dilaksanakan dengan sungguh – sungguh, Ia tidak mau ada OPD yang bermain-main dalam kaitan ini.

“Hari ini kita menangani yang berkaitan dengan air bersih, makanya ada program air bersih desa, hari ini kita fokus menangani penerangan atau listrik desa, makanya ada program terang kampongku,” tegasnya.

Disebutkan Edi layanan selanjutnya yang juga prioritas dan menyangkut kebutuhan masyarakat yaitu pengembangan pangan dengan program 120 km jalan usaha tani, yang ditunjang embung, irigasi dan beberapa sarana prasarananya, serta penguatan sumber daya petani.

Bupati meminta perhatian OPD – OPD terkait dengan rencana kerja tahun 2025 dengan tema Pemantapan Pemberdayaan masyarakat untuk akselerasi dan transformasi pembangunan, yang dianggapnya masih umum dan harus diuraikan secara detil.

Edi berharap dari RKPD tahun 2025 ini walau baru rencana hendaknya dilakukan dengan cermat, dari laporan yang diterima usulan dari seluruh OPD sudah tercatat kurang lebih Rp. 12 trilyun, sementara dari analisa pendapatan kurang lebih hanya Rp 9 trilyun.

“Jadi untuk tahun 2025, saya minta betul – betul yang diperhatikan terkait dengan prioritas, tadi sudah saya sampaikan prioritasnya, nanti pak Sekda untuk koordinatornya Bappeda, harus ada intervensi OPD – OPD yang menjadi leading sektor, bahwa pagu anggaran tidak boleh dijabarkan sendiri – sendiri oleh OPD terkait,” tandasnya.

Dalam Musrenbang itu juga disampaikan paparan dari Sekretaris Daerah Sunggono, Plt Kepala Bappeda Kukar Sy. Vanessa Vilna, Sekretaris Bappeda Kaltim Saur Parsaoran, arahan dari Koordinator Kalimantan II Kementerian PPN / Bappenas Mohammad Roudo, dan penyampaian pokok – pokok pikiran ketua DPRD Kukar Abdul Rasid. (kk01/adv/diskominfokukar).