Infrastruktur Digencarkan Pasokan Air Bersih Dikesampingkan, DPRD Samarinda Angkat Suara

Lensaborneo.com- Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, beri perhatian terjadap kinerja Pemerintah Kota Samarinda yang dinilai terlalu terfokus pada pembangunan infrastruktur besar, sementara masalah-masalah mendasar yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti kekurangan pasokan air bersih, dikesampingkan.

Dikatakannya, laporan dari masyarakat tentang kelangkaan air bersih di berbagai daerah Samarinda dalam beberapa hari terakhir semakin meluas. Masyarakat di Borneo Mukti 2 di Jalan Gerilya bahkan sampai melakukan unjuk rasa karena tidak mendapatkan pasokan air selama 20 hingga 25 hari, sementara di Pondok Surya Indah, Sempaja, keluhan serupa telah berlangsung hampir 2 bulan lamanya.

Untuk itu, masalah air bersih bukan lagi persoalan sebagian kecil masyarakat, melainkan isu yang terus mengemuka dan mempengaruhi kehidupan banyak orang.

“Ini bukan hanya keluhan sesaat, tetapi sudah menjadi masalah yang terabaikan bertahun-tahun,” terang Novan, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut menurutnya, tanggung jawab pemerintah, terutama Wali Kota Samarinda, adalah untuk segera menanggapi dan menyelesaikan masalah ini secara serius. Novan menekankan perlunya monitoring langsung dari pemerintah untuk memastikan pasokan air bersih dapat dipenuhi dengan baik di seluruh wilayah.

Novan juga mengungkapkan, terdapat beberapa daerah, seperti Jalan Gerilya, yang sudah lama mengalami masalah serupa tanpa penyelesaian yang memadai dari pihak berwenang sejak tahun 1996.

Ia menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah harus lebih peka terhadap realitas lapangan.

“Jangan hanya terjebak dalam pencitraan pembangunan infrastruktur yang besar-besaran,” ucapnya.

Novan berharap agar pemerintah kota dapat menunjukkan komitmen yang nyata dalam menangani persoalan air bersih ini, bukan hanya dengan janji-janji kosong. Dia menyoroti bahwa penanganan masalah seperti ini memerlukan pendekatan yang holistik dan terpadu, termasuk koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait.

“Kesejahteraan masyarakat adalah ukuran keberhasilan pemerintah, bukan sekadar pembangunan infrastruktur yang megah,” tutupnya. (Liz/adv)