Lensaborneo.com- Kebijakan pemerintah terkait pertambangan kembali menjadi sorotan publik, terutama dari kalangan aktivis lingkungan dan organisasi masyarakat.
Untuk itu wakil Rakyat Kota Tepian menekankan pentingnya pengelolaan tambang yang berkelanjutan serta dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil oleh pihak pemerintah.
Salah satu yang menyoroti hal ini adalah Anggota DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, yang mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah harus dirancang untuk membawa manfaat yang maksimal bagi masyarakat, namun tetap mempertimbangkan dampak lingkungan.
Deni mencatat bahwa pemerintah telah melakukan seleksi ketat dalam pengelolaan pertambangan, namun ia mengingatkan bahwa pertambangan terbuka telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup parah di berbagai daerah.
“Banyak tambang terbuka yang telah merusak alam kita, dan ini harus menjadi perhatian serius. Kita tidak ingin kebijakan yang dikeluarkan pemerintah justru memperburuk situasi,” tegasnya.
Bagi Deni, kunci dari keberhasilan kebijakan ini terletak pada seleksi dan pengelolaan yang bertanggung jawab.
Ia menyoroti bahwa perusahaan-perusahaan yang telah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) harus tetap bertanggung jawab atas operasional mereka.
“Perusahaan yang sudah lama beroperasi seharusnya lebih paham soal pengelolaan tambang, mereka harus menjaga tanggung jawab tersebut,” kata Deni.
Sebagai penutup, Deni mengingatkan bahwa kebijakan pertambangan tidak boleh sekadar memberi keuntungan jangka pendek, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi,” tutupnya.
Ia berharap pemerintah tetap berkomitmen pada kebijakan yang mendukung masyarakat dan menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah pertambangan. (Liz/adv)