Lensaborneo.com – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyatakan keprihatinannya atas masalah pembayaran dan tanggung jawab kontraktor dalam proyek Teras Mahakam.
Ia menyoroti ketidaktertiban pihak kontraktor yang dianggap tidak profesional dan menyebabkan kerugian bagi tenaga kerja serta pemerintah kota.
“Pemerintah kota tidak bisa lepas tangan begitu saja. Ini persoalan serius, apalagi proyek seperti Teras Mahakam menelan anggaran puluhan miliar rupiah dari APBD. Mengapa pekerjaan ini diberikan kepada kontraktor yang tidak kredibel?” ungkap Anhar.
Anhar menambahkan bahwa proses tender dan lelang semestinya dilakukan dengan ketat.
Ia mempertanyakan bagaimana kontraktor yang menangani proyek sebesar ini dapat menghilang begitu saja tanpa menyelesaikan tanggung jawabnya.
“Seharusnya, perusahaan yang terlibat sudah melalui proses seleksi ketat. Direksi, komisaris, dan struktur perusahaannya harus jelas. Tapi sekarang perusahaan itu hilang, bahkan mengabaikan hak-hak tenaga kerja. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi juga soal moral dan kepercayaan,” tegasnya.
Anhar mendesak pemerintah kota untuk segera mencari solusi dan mengusut tuntas siapa pihak yang bertanggung jawab dalam masalah ini. Ia juga mengingatkan bahwa kasus ini bisa berujung pada ranah hukum jika tidak segera diselesaikan.
“Jangan main-main dengan dana APBD. Kalau masalah ini tidak diselesaikan, jangan sampai nantinya masuk ke aparat penegak hukum. Pemerintah kota harus bertindak tegas untuk mencari siapa dalang di balik semua ini,” pungkas Anhar.
Ia berharap pemerintah kota dapat menunjukkan komitmennya dalam menjaga kredibilitas proyek pembangunan di Samarinda, sehingga kasus serupa tidak terulang di masa depan.(Adv/Liz)