Pemkab Kukar Perkuat Implementasi ASN Berakhlak dan Efisiensi Anggaran 2025

Kukar.Lensaborneo.com– Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar workshop bertajuk Ngapeh Hambat Komitmen Pimpinan terhadap Implementasi ASN Berakhlak serta Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Ing Martadipura, Bappeda Kukar, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah serta Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat pada Senin, 17 Februari 2025.

Workshop ini bertujuan untuk memperkuat komitmen pimpinan dalam menerapkan nilai-nilai ASN Berakhlak di lingkungan birokrasi Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam sambutannya, Bupati Kukar Edi Damansyah menekankan pentingnya peningkatan kualitas birokrasi melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN agar lebih profesional, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal. Ia juga menegaskan bahwa ASN harus mampu menghadapi tantangan zaman dengan terus mengembangkan diri serta bekerja secara akuntabel dan kolaboratif.

Dalam pelaksanaannya, ASN Berakhlak mengacu pada tujuh nilai utama yang menjadi pedoman dalam bekerja, yaitu berorientasi pada pelayanan prima, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, terus meningkatkan kompetensi diri, membangun lingkungan kerja yang harmonis, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, siap beradaptasi dengan perubahan, serta menjalin kerja sama yang sinergis dengan berbagai pihak. Penerapan nilai-nilai ini didukung oleh sejumlah regulasi, di antaranya Surat Edaran Menpan RB Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Gerakan Mengaji.

Meskipun konsep ASN Berakhlak telah diterapkan, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain kurangnya adaptasi terhadap teknologi baru, minimnya inovasi dalam pelaksanaan tugas, serta pola pikir yang menganggap bahwa kinerja tinggi maupun rendah tidak memiliki perbedaan signifikan dalam penghargaan atau sanksi. Selain itu, pembagian pekerjaan yang belum merata dan sistem kinerja individu yang belum terintegrasi dengan baik juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan efektivitas birokrasi di Kukar.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah telah menyusun sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah memperkuat peran pimpinan agar dapat menjadi teladan serta meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan pegawai dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, peningkatan kompetensi ASN juga menjadi fokus utama, dengan mendorong mereka untuk terus belajar melalui pendidikan formal maupun pelatihan yang diselenggarakan secara berkala. Sistem coaching dan monitoring pun mulai diterapkan guna memastikan efektivitas pembelajaran dan penerapan nilai-nilai ASN Berakhlak di lingkungan kerja.

Pemerintah daerah juga berupaya membangun sistem kerja yang lebih efektif melalui peningkatan dialog antara pimpinan dan bawahan, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang lebih tegas agar dapat mendorong motivasi kerja. Program Etam Mengaji juga dioptimalkan sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN yang lebih berintegritas. Di sisi lain, dalam rangka mendukung efisiensi anggaran, evaluasi terhadap penggunaan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Keberhasilan implementasi ASN Berakhlak dan efisiensi anggaran ini akan diukur melalui beberapa indikator, seperti peningkatan indeks ASN Berakhlak yang saat ini berada pada angka 70,5 persen, peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih standar dan memuaskan masyarakat, serta peningkatan kompetensi ASN agar lebih siap menghadapi tantangan zaman.

Workshop ini menjadi langkah awal bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kutai Kartanegara dalam menerapkan nilai-nilai ASN Berakhlak secara nyata. Komitmen pimpinan serta konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan menjadi faktor utama dalam mencapai keberhasilan program ini. Dalam penutupnya, Bupati Edi Damansyah menegaskan bahwa perubahan positif dalam birokrasi hanya dapat dicapai melalui kerja sama dan komitmen bersama. (Adv/Kominfokukar)