Samarinda, lensaborneo.com – Desakan agar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Samarinda, Desy Damayanti, dicopot dari jabatannya semakin menguat. Sebab, Desy memegang peran krusial dalam menyelesaikan berbagai persoalan infrastruktur di Samarinda, termasuk polemik upah pekerja proyek Teras Samarinda.
Menanggapi polemik tersebut, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa keputusan untuk mengganti Kepala Dinas sepenuhnya berada di tangan Wali Kota.
“Pergantian Kepala Dinas adalah hak prerogatif Wali Kota, karena kepala dinas merupakan bagian dari tim yang membantu menjalankan kebijakan kepala daerah. Jika Wali Kota merasa kinerja Desy menghambat jalannya pemerintahan, maka ia berhak mengambil langkah untuk menggantinya,” jelas Rohim, Selasa (11/3/2025).
Ditegaskan Rohim, Wali Kota memiliki dua pilihan dalam menyikapi situasi ini. Jika merasa kondisi kesehatan Desy tidak mengganggu tugasnya, maka pergantian jabatan tidak menjadi prioritas.
Namun, jika keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur dan pelayanan publik terganggu akibat ketidakhadirannya, maka opsi pergantian harus dipertimbangkan dengan serius.
Di sisi lain, Rohim menekankan bahwa DPRD saat ini lebih memprioritaskan penyelesaian masalah pembayaran upah pekerja proyek Teras Samarinda daripada mendesak pergantian Kepala Dinas PUPR.
“Pada akhirnya, masyarakat akan tetap mempertanyakan tanggung jawab Wali Kota terkait polemik yang terjadi. Fokus utama kami sekarang adalah memastikan hak pekerja segera dibayarkan,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa DPRD telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Samarinda untuk membahas penyelesaian permasalahan ini, termasuk mencari solusi terbaik terkait efisiensi anggaran.
“Dalam pertemuan terakhir, Wali Kota menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan masalah ini. Kita akan pantau terus, semoga mediasi yang telah dilakukan di Kejari kemarin merupakan bagian dari langkah konkret yang segera terealisasi,” tutupnya. (Liz/adv)