Selasa, Oktober 14, 2025
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
    • DPMPD Kaltim
    • Dispora Kaltim
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Kota Balikpapan
    • Kabupaten Berau
    • Kabupaten Kutai Barat
    • Kabupaten Mahakam Ulu
    • Kominfo Kutai Timur
    • KPID Kaltim
    • Kominfo Kaltim
    • Kominfo Samarinda
    • Kota Balikpapan
    • Kota Bontang
    • Kota Samarinda
    • Kominfo Kutai Kertanegara
  • Opini & Publik
  • Redaksi
  • Legalitas
  • INFO PRODUK
  • Pedoman Media
No Result
View All Result
LensaBorneo.com
Advertisement
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
    • DPMPD Kaltim
    • Dispora Kaltim
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Kota Balikpapan
    • Kabupaten Berau
    • Kabupaten Kutai Barat
    • Kabupaten Mahakam Ulu
    • Kominfo Kutai Timur
    • KPID Kaltim
    • Kominfo Kaltim
    • Kominfo Samarinda
    • Kota Balikpapan
    • Kota Bontang
    • Kota Samarinda
    • Kominfo Kutai Kertanegara
  • Opini & Publik
No Result
View All Result
Lensaborneo.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
  • Opini & Publik

Keterbatasan Dana, Pembangunan Infrastruktur di Desa Sebulu Modern Dilakukan Bertahap

10/03/2025
in Desa dan Kelurahan, Kominfo Kutai Kertanegara
Jalan Desa Sebulu Modern Rusak, Warga Menunggu Kepastian Perbaikan

Kades Sebulu Modern, Joemadin.


TENGGARONG.Lensaborneo.com– Keterbatasan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) membuat Pemerintah Desa Sebulu Modern harus mengatur strategi pembangunan secara bertahap. Kepala Desa Sebulu Modern, Joemadin, mengungkapkan bahwa penggunaan anggaran desa tidak sepenuhnya bisa difokuskan untuk pembangunan fisik, karena ada aturan yang mengharuskan dana dialokasikan ke berbagai sektor.

“Dana desa harus dibagi untuk berbagai kebutuhan, mulai dari ketahanan pangan, bantuan sosial, hingga operasional pemerintahan desa. Karena itu, anggaran untuk infrastruktur harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada,” ujar Joemadin.

Ia juga menjelaskan bahwa ADD memiliki alokasi yang sudah ditentukan. Sekitar 70 persen digunakan untuk membayar honor perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua RT, serta tenaga pendidik agama. Sisa 30 persen baru dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fisik.

“Oleh karena itu, kami harus menentukan prioritas agar pembangunan tetap berjalan meski dilakukan secara bertahap,” jelasnya.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran tersebut, pemerintah desa mengupayakan kolaborasi dengan anggota legislatif serta mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah daerah dan pihak swasta.

“Kami berharap ada tambahan bantuan dari pemerintah kabupaten agar proyek infrastruktur bisa lebih cepat diselesaikan,” tambahnya.

Meski dana terbatas, pemerintah desa tetap berkomitmen melaksanakan berbagai proyek seperti perbaikan jalan, pembangunan fasilitas umum, serta program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)(Adv/Kominfokukar)


Berita Terkait

Gubernur Kaltim Lantik Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara

Edi Damansyah Lepas Peserta Kontak Tani Nelayan Andalan  Tahun 2025

Share198Tweet124
Previous Post

Infrastruktur Jadi Prioritas, Pemdes Sebulu Modern Percepat Perbaikan Jalan

Next Post

Inflasi Kukar Terkendali, Pemkab Siapkan Gerakan Pangan Murah

Next Post
Inflasi Kukar Terkendali, Pemkab Siapkan Gerakan Pangan Murah

Inflasi Kukar Terkendali, Pemkab Siapkan Gerakan Pangan Murah

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

937837
Users Today : 1007
Users Yesterday : 1446
Total Users : 937837
Total views : 5198202
Who's Online : 18

© 2019-2024 Lensaborneo,com All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Blog
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Pedoman Media
  • Legalitas
  • Berita Daerah
  • Nasional
  • Popular

© 2019-2024 Lensaborneo,com All Rights Reserved