Samarinda, lensaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya memastikan bahwa program pendidikan gratis dapat berjalan tanpa mengganggu sektor lain yang juga membutuhkan perhatian.
Namun, implementasi kebijakan ini tetap memerlukan perencanaan anggaran yang matang agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi pembangunan daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, menyoroti pentingnya koordinasi dalam penyesuaian anggaran untuk mendukung program tersebut. Ia menilai bahwa pendidikan gratis memberikan manfaat lebih luas dibandingkan beasiswa yang hanya menyasar kelompok tertentu.
“Dengan pendidikan gratis, seluruh siswa mendapatkan hak yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas. Ini lebih adil dibandingkan beasiswa yang hanya diberikan kepada sebagian pelajar,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh berjalan sendiri tanpa memperhatikan keseimbangan anggaran daerah. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota harus diperkuat agar tidak ada sektor lain yang dikorbankan.
“Setiap daerah punya tantangan yang berbeda. Jangan sampai ada pemangkasan anggaran yang justru menghambat pembangunan infrastruktur, kesehatan, atau pelayanan publik yang juga krusial bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia juga berharap agar kebijakan pendidikan gratis ini disertai dengan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya tanpa mengorbankan sektor lain.
“Pendidikan gratis adalah langkah maju, tetapi tetap harus ada keseimbangan dalam pengalokasian anggaran. Jika direncanakan dengan baik, kebijakan ini bisa berjalan seiring dengan pembangunan di bidang lain,” tutupnya. (Liz/adv)