SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti kembali menyoroti rendahnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan publik. Sri menyebut meskipun dirinya telah berkecimpung di dunia politik selama lebih dari satu dekade, pengaruh perempuan di ranah strategis masih jauh dari harapan.
“Posisi saya cukup strategis, namun kenyataannya keterlibatan perempuan dalam menentukan arah kebijakan masih terbatas. Perjuangan menuju kesetaraan ini tidak bisa dicapai dalam waktu singkat,” ujar Sri Puji, Sabtu (24/5/2025).
Ia menekankan pentingnya pendidikan sebagai pilar utama untuk memperkuat peran perempuan di dunia politik. Menurutnya, akses pendidikan yang merata dan inklusif akan membentuk kesadaran akan nilai-nilai kesetaraan sejak usia dini.
“Perempuan perlu dibekali rasa percaya diri agar tidak ragu tampil dan mengambil peran dalam pengambilan keputusan,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Sri Puji mendorong realisasi kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, sejalan dengan target nasional.
“Kesetaraan gender tidak boleh berhenti pada wacana. Harus ada kebijakan nyata dan sistem yang mendukung peran perempuan secara substantif,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
Ia juga mengingatkan, perempuan tidak boleh hanya menjadi pelengkap di parlemen, tetapi harus aktif terlibat dalam proses perumusan kebijakan yang adil dan inklusif.
Dengan keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2019–2024 yang baru mencapai 20,5% dan di DPRD Samarinda hanya sekitar 18%.
Sri Puji menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mencapai target 30% keterwakilan perempuan sesuai RPJMN 2025, menurutnya perempuan memerlukan lebih banyak perempuan di ruang-ruang pengambilan keputusan.
“Ini bukan hanya tentang representasi, tetapi tentang menghadirkan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (mr/adv)