Pelayanan Air Jadi Sorotan, Pemkot Samarinda Minta PDAM Tirta Kencana Perluas Akses

Lensaborneo.com, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong kinerja lebih optimal dari Perumdam Tirta Kencana. Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, secara terbuka meminta agar perusahaan milik daerah itu tak hanya dikelola oleh pengurus, tetapi benar-benar diurus secara serius.

“Yang kita harapkan dari PDAM ini bukan sekadar formalitas pengelolaan, tapi disiplin kerja, disiplin waktu, disiplin dalam pelayanan,” kata Saefuddin, usai apel pagi di lingkungan Perumdam Tirta Kencana, Senin (23/6/2025).

Saefuddin menyoroti bahwa sebagai badan usaha milik Pemkot, Perumdam Tirta Kencana seharusnya bisa menghadirkan pelayanan prima bagi warga Samarinda. Ia menilai kualitas layanan menjadi kunci penerimaan masyarakat, bahkan dalam hal sensitif seperti penyesuaian tarif.

“Kalau pelayanannya bagus, masyarakat juga akan menerima, bahkan jika ada kenaikan tarif. Tapi kalau airnya keruh, pemasangan lambat, masyarakat wajar mengeluh,” tandasnya.

Keluhan utama yang disampaikan masyarakat, lanjut Saefuddin, antara lain kualitas air yang tidak jernih serta keterbatasan akses, khususnya bagi warga yang belum bisa menikmati sambungan air bersih. Ia mengajak masyarakat untuk memahami bahwa proses ini memerlukan waktu dan koordinasi bertahap, tetapi tetap meminta PDAM bergerak lebih cepat.

“Warga memang butuh pemahaman, tapi PDAM juga harus gesit. Kita ingin perusahaan ini untung, pelayanan meningkat, PAD bertambah, dan masyarakat puas,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Perumdam Tirta Kencana, Nor Wahid Hasyim, mengakui bahwa keluhan soal keterbatasan pelayanan masih menjadi tantangan utama pihaknya. Ia menjelaskan bahwa perluasan pelayanan sangat bergantung pada pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru di beberapa titik.

“Kami sedang upayakan pembangunan IPA baru di Tirta Bendang, Ringai, dan Sungai Kapi. Tahun depan, kami rencanakan tambahan lagi, termasuk di Loa Buah,” jelasnya.

Nor Wahid juga menyebutkan bahwa pihaknya membuka seluas-luasnya peluang pemasangan pelanggan baru, dengan berbagai skema, mulai dari mandiri, subsidi, hingga bantuan dari pemerintah.

“Kita siap layani sebanyak mungkin, tapi kalau wilayahnya belum ada pipa sekunder, tentu butuh waktu dan dukungan anggaran. Bisa lewat program bantuan dari Pemkot, provinsi, atau lembaga lain,” paparnya.

Terkait permintaan sambungan dari warga di daerah terluar, Nor Wahid menegaskan bahwa PDAM bersedia menjembatani jika permohonan disampaikan dengan jelas. Ia juga mengingatkan bahwa kelompok perumahan wajib membangun sambungan secara mandiri sesuai regulasi, sedangkan warga perorangan bisa dimasukkan dalam daftar pengajuan bantuan.

“Kami akan list permintaan warga, lalu bantu ajukan ke pemerintah. Kalau koordinasi berjalan baik, insyaallah tidak ada gangguan besar,” ucapnya.

Melalui dorongan langsung dari wakil wali kota dan komitmen dari PDAM, pelayanan air bersih di Samarinda diharapkan tidak hanya membaik, tetapi juga menjadi simbol kinerja pemerintah yang nyata di mata rakyat. Pemerintah ingin membuktikan bahwa pelayanan air adalah hak dasar warga, bukan sekadar jasa yang dijual.

“Pelayanan air itu wajah kita. Kalau warga belum terlayani, berarti kita belum berhasil,” tutup Saefuddin.