Kukar.Lensaborneo.com— Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berkomitmen memperkuat sektor perikanan rakyat sebagai bagian strategis dari pembangunan ekonomi daerah. Melalui program terintegrasi yang digulirkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar, pemerintah ingin memastikan bahwa nelayan di wilayah pesisir, termasuk yang paling terpencil, mendapatkan dukungan infrastruktur dan layanan secara adil dan berkelanjutan.
Kepala DKP Kukar, Muslik, mengungkapkan bahwa pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBUN) menjadi salah satu prioritas utama, guna menjawab tantangan yang kerap dihadapi nelayan kecil, khususnya terkait biaya bahan bakar.
“Nelayan di daerah pelosok seringkali harus mengeluarkan biaya tinggi untuk membeli bahan bakar karena jarak yang jauh dan akses yang terbatas. SPBUN diharapkan bisa menjadi solusi yang nyata,” ujarnya saat ditemui di Tenggarong.
Muslik menambahkan, pembangunan SPBUN ini merupakan bagian dari perencanaan jangka menengah daerah, dengan target penyelesaian sebelum tahun 2026. Sejumlah kecamatan pesisir seperti Muara Badak, Anggana, Samboja, dan Marangkayu sudah dipetakan sebagai lokasi prioritas.
“Dengan SPBUN yang dekat dan terjangkau, nelayan bisa mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi kerja, dan tentu saja memperbesar margin keuntungan,” jelasnya lebih lanjut.
Selain itu, DKP Kukar juga mendorong penguatan kapasitas komunitas nelayan melalui pelatihan dan pendampingan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan daya saing.
“Kami tak hanya membangun fisik, tetapi juga ingin memperkuat SDM. Nelayan harus siap menghadapi tantangan baru di sektor kelautan, termasuk dalam aspek pengolahan dan pemasaran,” kata Muslik.
Program pelatihan yang digelar mencakup berbagai bidang, antara lain:
Teknik budidaya dan penangkapan yang ramah lingkungan.
Pengolahan hasil laut untuk meningkatkan nilai tambah.
Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan usaha perikanan.
Penguatan jaringan pemasaran, termasuk pemanfaatan platform digital.
Lebih jauh, DKP Kukar juga mengadopsi pendekatan partisipatif dalam merumuskan program bantuan. Melalui dialog dengan komunitas nelayan di tingkat desa, DKP berupaya menggali kebutuhan riil di lapangan agar intervensi yang diberikan tepat sasaran.
“Kami ingin program ini betul-betul menjawab kebutuhan mereka, bukan sekadar proyek dari atas ke bawah,” tegas Muslik.
Saat ini, DKP Kukar mencatat lebih dari 25 ribu nelayan dan pembudidaya ikan telah menjadi penerima manfaat dari berbagai bentuk bantuan. Namun target ke depan dinaikkan menjadi 35 ribu penerima, dengan fokus menjangkau kelompok nelayan yang selama ini belum terdata secara optimal.
“Kami tengah menyisir data dan memperbaiki sistem distribusi bantuan. Tidak boleh ada nelayan yang tertinggal,” tegasnya.
Selain bantuan peralatan tangkap dan budidaya, DKP Kukar juga memperkuat kerja sama lintas sektor dengan berbagai mitra strategis, seperti:
BUMDes dan koperasi nelayan sebagai ujung tombak pengelolaan potensi lokal.
Bank daerah untuk membuka akses permodalan yang lebih luas bagi nelayan.
Pelaku industri pengolahan hasil laut untuk memperkuat jejaring pasar.
Lembaga pendidikan untuk riset dan inovasi di sektor kelautan.
Lebih jauh, DKP Kukar juga memperkuat pengawasan dan perlindungan sumber daya laut melalui pengembangan program pengawasan berbasis masyarakat. Dengan pelibatan aktif komunitas, pengelolaan sumber daya kelautan diharapkan bisa berjalan secara berkelanjutan.
“Keberlanjutan adalah kunci. Nelayan kita harus menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian laut, agar generasi mendatang juga bisa menikmati hasilnya,” ujar Muslik.
Menurutnya, sektor perikanan rakyat bukan sekadar menjadi penyangga ekonomi lokal, tetapi juga pilar penting untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di kawasan pesisir.
“Dengan ekosistem yang sehat, ekonomi pesisir bisa tumbuh inklusif, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat pesisir,” pungkasnya.
Dengan strategi yang makin terarah dan melibatkan banyak pihak, DKP Kukar optimistis bahwa nelayan di seluruh wilayah Kukar, termasuk pelosok, akan merasakan dampak nyata pembangunan berbasis kelautan dalam beberapa tahun ke depan. (Adv/Kominfokukar)