RT Kukar Siap Go Digital, Aset Desa Disiapkan Dukung Pelayanan

Kukar.Lensaborneo.com – Upaya mendorong pelayanan publik yang makin modern di tingkat Rukun Tetangga (RT) mulai digencarkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Salah satu langkah konkret adalah mendorong kemandirian pengadaan perangkat kerja lewat skema aset desa.

Kebijakan ini diinisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, sebagai solusi atas berbagai kendala yang selama ini dihadapi RT. Sejumlah perangkat kerja yang selama lima tahun terakhir hanya mengandalkan pinjaman antarlembaga kini mulai banyak yang rusak.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengungkapkan bahwa perangkat seperti laptop dan printer yang dipakai RT selama ini berasal dari pinjaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

“Banyak perangkat yang sudah tidak layak pakai. RT pun kesulitan menjalankan pelayanan administrasi karena alat-alatnya error atau bahkan mati total,” kata Arianto saat ditemui, Senin (10/6/2024).

Untuk itu, DPMD Kukar mendorong agar pengadaan perangkat baru dilakukan melalui pemanfaatan dana program RT. Semua perangkat tersebut nantinya akan dicatat sebagai aset desa dan dipinjamkan kepada RT selama masa tugas mereka.

“Dengan sistem ini, barang jadi milik desa. RT tinggal pinjam sesuai kebutuhan kerja selama masa jabatan,” jelasnya.

Arianto menambahkan, selain untuk meningkatkan efektivitas kerja, pendekatan ini juga memperjelas status barang dan mempermudah pengawasan aset. Selama ini terjadi tumpang tindih pencatatan, karena aset masih tercatat di Disdukcapil meski digunakan di tingkat desa.

“Kita ingin pengelolaan perangkat lebih tertib. Jadi tidak ada lagi status pinjaman antarlembaga yang membingungkan,” tegasnya.

Selain pengadaan laptop dan printer, DPMD Kukar juga membuka peluang pengadaan perangkat penunjang lain, seperti scanner, jaringan internet, serta peralatan kerja berbasis teknologi lainnya, sesuai kebutuhan masing-masing RT.

Tak hanya itu, kabar baik bagi RT di Kukar, Pemkab tengah mengkaji kenaikan dana program RT dari Rp50 juta menjadi Rp150 juta per tahun. Peningkatan ini merupakan bagian dari arah kebijakan Bupati terpilih yang tengah disiapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Kalau kenaikan dana ini disetujui, RT bisa lebih leluasa mengembangkan pelayanan digital. Sekarang kita masih tunggu pengesahan dasarnya,” terang Arianto.

Menurut dia, RT memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Sudah selayaknya mereka difasilitasi dengan perangkat kerja yang memadai.

“RT itu yang paling dekat dengan warga. Kita ingin mereka punya alat kerja yang bagus supaya pelayanan makin cepat dan berkualitas,” tandasnya.

Dengan dukungan perangkat baru dan sistem pengelolaan aset yang jelas, Pemkab Kukar berharap RT di seluruh kecamatan mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi berbasis digital yang lebih efektif dan efisien. (Adv/Kominfokukar)