Samarinda,Lensaborneo.com– Inflasi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 tercatat lebih rendah dan terkendali dibandingkan dengan nasional di tengah momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru). Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kaltim pada periode Desember 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,71% (mtm), serta mengalami inflasi tahunan sebesar 2,68% (yoy). Secara bulanan, IHK Provinsi Kaltim pada Desember 2025 mengalami tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,41% (mtm).
Meski meningkat, realisasi inflasi Kaltim secara tahunan (yoy) tercatat masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Nasional yang mengalami inflasi sebesar 2,92% (yoy). Hal ini disamapaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Budi Widihartanti, melalui presrilisnya kepada media ini pada Selasa (06/01/2026).
Dijelaskan Inflasi Kaltim periode Desember 2025 utamanya disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,47% (mtm). Inflasi pada kelompok ini utamanya disebabkan oleh keterbatasan pasokan komoditas perikanan dan sayuran akibat faktor curah hujan dan gelombang yang tinggi, serta peningkatan permintaan menjelang HBKN Nataru.
Diikuti dengan kelompok transportasi dengan andil sebesar 0,21% (mtm) , yang dipengaruhi oleh peningkatan mobilitas masyarakat terhadap permintaan jasa transportasi selama periode libur akhir tahun. Di sisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,01% (mtm).
Lebih lanjut dikatakan, langkah pengendalian inflasi yang terus diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Untuk memastikan keterjangkauan harga, TPID di berbagai kabupaten/kota secara konsisten melaksanakan gerakan pangan murah dan operasi pasar sebagai bentuk intervensi stabilisasi harga. Pada bulan Desember tercatat telah dilakukan kurang lebih 24 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran beras SPHP dalam rangka HBKN dan Nataru.
Sebagai penguatan komunikasi efektif, koordinasi antar TPID se-Kalimantan Timur terus dilakukan melalui rapat teknis dan pelaksanaan High Level Meeting (HLM) guna merumuskan dan mengambil langkah konkret dalam upaya pengendalian inflasi daerah.
Sepanjang Desember 2025 dalam menghadapai HBKN dan Nataru, TPID di wilayah kerja KPw BI Kalimantan Timur telah melaksanakan 7 (tujuh) kali High Level Meeting, yaitu HLM Kabupaten Berau (4 Desember 2025), HLM Kota Samarinda (9 Desember 2025), HLM Kabupaten Kutai Barat (11 Desember 2025), HLM Kota Bontang (17 Desember 2025), HLM Provinsi Kalimantan Timur (18 Desember 2025), HLM Kabupaten Mahakam Ulu (19 Desember 2025), serta HLM TPID Kabupaten Kutai Kartanegara (22 Desember 2025). Rangkaian HLM tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi kebijakan antarpemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga, mengantisipasi risiko inflasi, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah di Kalimantan Timur.
Ke depan, TPID Provinsi Kaltim akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pengendalian inflasi melalui strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif) untuk inflasi Kalimantan Timur yang rendah dan stabil serta mendukung pertumbuhan ekonomi kaltim yang tinggi dan berkelanjutan.
Sumber : Press Rilis Humas BI Kaltim








Users Today : 386
Users Yesterday : 890
Total Users : 1271258
Total views : 6296459
Who's Online : 16