Kantor Lurah SPD Dipenuhi Tumpukan Beras dan Minyak,

Samarinda,Lensaborneo.com – Keterbatasan fasilitas penyimpanan di Kantor Lurah SPD menyebabkan logistik bantuan berupa beras dan minyak goreng ditumpuk di sejumlah ruangan kerja. Kondisi tersebut terlihat karena kantor kelurahan belum memiliki gudang khusus untuk menampung kebutuhan logistik dalam jumlah besar. Hal itu sering terlihat ketika Kelurahan mulai menyuplai bantuan pangan kepada Warganya

Tumpukan karung beras dan minyak goreng yang memenuhi beberapa sudut ruangan yang biasanya digunakan untuk aktivitas pelayanan masyarakat dan administrasi pemerintahan. Meski demikian, pihak kelurahan tetap berupaya menjaga kelancaran pelayanan kepada warga di tengah keterbatasan sarana yang ada.

Walaupun beberapa staf kelurahan mengeluhkan suasana panas ketika bekerja melayani publik.

Kondisi ini menjadi perhatian Lurah Sungai Pinang Dalam, berharap adanya pemekaran wilayah atau peningkatan fasilitas pemerintahan agar pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal dan kebutuhan penyimpanan logistik dapat ditangani dengan lebih baik.

Novi Kurnia Putra nama lengkap Lurah Spd, ketika di konfirmasi di ruang kerjanya mengatakan memang kantornya tidak mempunyai tempat penyimpanan logistik yang memadai, rencana pemekaran wilayahpun masih dilakukan lobi-lobi bersama Pemerintah Kota  dengan Kementrian.

” Untuk SPD jumlah penduduk kita sudah terpenuhi, untuk usulan pemekaran, akan tetapi untuk luas wilayah belum masuk, jadi dari dua unsur ini, baru satu terpenuhi, hal ini yang akan diminta kebijkasanaan Pemerintah Pusat, oleh Pemerintha Daerah, di lakukan Pemekaran wilayah, itu kalau di setujui kalau tidak di tunda lagi,” Ungkap Lurah Spd.

Menurutnya,  jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas pelayanan di wilayah SPD membuat kebutuhan akan kantor yang lebih representatif semakin mendesak. Selain untuk menunjang pelayanan administrasi, keberadaan gudang penyimpanan juga dinilai penting agar distribusi bantuan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih tertata.

Ditambahkan juga apabila secara prosedur sudah di setujui oleh Pemerintah Provinsi, maka untuk penomorean wilayah berada di Kementrian,  bersama Walikota Samarinda,  akan melakukan kunjungan ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta.

Kelurahan juga sangat berharap Pemerintah dapat mempertimbangkan pengembangan fasilitas kantor kelurahan maupun rencana pemekaran wilayah sebagai solusi jangka panjang untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan nyaman bagi warga. ( Or/Adv)