RAKORDA PD XVIII KB FKPPI KALTIM KONSOLIDASI BAHAS PERSIAPAN MUNAS.

SAMARINDA,LENSABORNEO.COM – Pengurus Daerah XVIII Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI-Polri (PD XVIII KB FKPPI) Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) serta membahas agenda pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) KB FKPPI. Pada kamis ( 05/11/2026) di gedung B kantor Gubernur Kaltim ruang Luwai.

RAKORDA tersebut menjadi forum konsolidasi organisasi untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi antarpengurus cabang (PC), serta membahas kesiapan menghadapi Munas yang direncanakan berlangsung pada minggu pertama awal Desember 2026.

Dalam forum tersebut, kehadiran peserta berasal dari unsur pengurus daerah dan ketua sekrataris  pengurus cabang. KB FKPPI Se Kaltim

Dalam pembahasan persiapan Munas, Ketua PD XVIII KB FKPPI Kaltim Edny Simorangkir, menyampaikan bahwa terdapat tiga opsi yang menjadi bahan pembicaraan dan koordinasi terkait pergantian kepemimpinan Ketua Umum PP KB FKPPI, termasuk nama Pontjo Sutowo dan Ibu Titiek Soeharto.

Dalam arahannya, Dewan Penasihat ( Wanhat ), Imam Kuncoro menekankan pentingnya menjaga kebersamaan dan soliditas di lingkungan keluarga besar FKPPI. Seluruh elemen organisasi, baik GM FKPPI maupun PD FKPPI, diharapkan dapat terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik.

Persatuan dan kesamaan visi dinilai menjadi modal penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Oleh karena itu, koordinasi dari tingkat daerah hingga cabang perlu terus diperkuat agar seluruh jajaran dapat menyatukan misi dan menjalankan roda organisasi secara bersama-sama.

Evaluasi dan Penataan Kepengurusan Cabang

Selain membahas persiapan Munas, RAKORDA juga membicarakan evaluasi serta penataan kepengurusan di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, dengan  masing-masing menunjuk karteker .

Dalam forum tersebut juga ditegaskan bahwa pengurus yang tidak aktif dan tidak pernah menghadiri kegiatan organisasi akan menjadi bahan evaluasi. Penataan dan pergantian kepengurusan akan dilakukan sesuai mekanisme organisasi guna meningkatkan efektivitas serta keaktifan seluruh jajaran.

RAKORDA juga membahas penguatan pendanaan organisasi melalui rencana pemberlakuan iuran anggota di setiap Pengurus Cabang (PC) sebesar Rp 5.000 / 10 ribu per anggota. Kebijakan iuran tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan operasional dan kegiatan organisasi, sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab serta partisipasi anggota dan dalam mendapatkan kartu anggota ( KTA ), dalam membesarkan KB FKPPI di Kalimantan Timur.

Menutup pembahasan, Edny menegaskan pentingnya koordinasi berkelanjutan dengan seluruh pengurus cabang terkait persiapan Munas, termasuk pembahasan pergantian Ketua Umum PP KB FKPPI.

” Terkait tiga opsi yang berkembang dalam pembahasan pemilihan Ketua Umum, PD XVIII KB FKPPI Kaltim masih menunggu perkembangan dan keputusan resmi dalam forum Munas,” Jelas Edny

Melalui RAKORDA ini, diharapkan seluruh jajaran KB FKPPI Kalimantan Timur semakin solid, aktif, dan mampu menjaga persatuan organisasi. Konsolidasi yang kuat dari tingkat daerah hingga cabang menjadi bagian penting dalam menyukseskan Munas serta memastikan keberlanjutan kepemimpinan dan organisasi KB FKPPI ke depan.( OR )