DPKH Kaltim Gelar Rakor Kesiagaan dan Kewaspadaan PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) Thn 2022

Samarinda,Lensaborneo.Com— Penyakit mulut dan kuku (PMK) adalah penyakit hewan menular yang paling penting dan paling ditakuti oleh semua negara di dunia. Penyakit ini dapat menyebar dengan sangat cepat dan mampu melampaui batas negara serta dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat tinggi.

Dan  pada tanggal 5 Mei 2022  terjadi outbreak (wabah) PMK di Provinsi Jawa Timur berdasarkan hasil uji Lab Pusvetma dan telah ditemukan suspect PMK pada ternak di Provinsi Kalteng.

Dengan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan PMK, Indonesia berhasil mendeklarasikan status bebas PMK pada tahun 1986 melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 260/Kpts/TN.510/5/1986 dan mendapatkan pengakuan dunia terhadap status bebas PMK tanpa vaksinasi sebagaimana tercantum dalam Resolusi Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) Nomor
XI Tahun 1990.

Terkait hal tersebut dan sebagai reaksi cepat Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur ( DPKH ), Kaltim melakukan Rapat Kordinasi ( Rakor ), Kesiagaan dan Kewaspadaan PMK Provinsi Kalimantan Timur.pada Senin ( 9/5/2022).

Rapat yang di gelar sevara offline dan online, dihadiri oleh Balai Veteriner Banjarbaru, Karantina Pertanian Balikpapan dan Samarinda, Polda Kaltim, Polsek Batu Engau dan Muara Komam.

Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten dan Kota se-Provinsi Kaltim, DPKAD Kaltim, Bappeda Kaltim , Biro Perekonomi Kaltim, Biro Adbang Kaltim.

Dimana hasil Rakor di sepakati tindakan dan rencana kontinjensi dalam upaya kesiagaan dan tindakan pengendalian dan penanggulangan PMK sebagai berikut

1. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan pemasukan ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) dan babi serta produknya (terutama daging dan susu).
2. Meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan di check point antar provinsi melibatkan pihak Kepolisian.
3. Tidak mengeluarkan rekomendasi/izin pemasukan ternak rentan PMK dari daerah tertular PMK.
4. Meningkatkan biosekuriti dan biosafety.
5. Berkomitmen dalam penyediaan sumber daya termasuk penganggaran pengendalian dan penanggulangan PMK.
6. Membentuk Tim Gugus Tugas Kesiagaan dan Kewaspadaan PMK Provinsi Kaltim yang melibatkan semua sektor/instansi/stakeholder terkait.
7. Peningkatan sumber daya kesehatan hewan baik dalam segi kualitas dan kuantitas.
8. Meningkatkan komunikasi, edukasi dan informasi terkait risiko PMK di pintu-pintu masuk karantina pertanian dan check point, Puskeswan, Peternak/Masyarakat dan Pelaku Usaha.
9. Melakukan pelaporan kasus kesakitan atau kematian PMK melalui iSIKHNAS
10. Melakukan surveilan PMK bersama di daerah-daerah kantong ternak dan wilayah dengan lalu lintas ternak yang tinggi.

Sumber : DPKH Kaltim

Editor  : Ony