Samarinda, Lensaborneo.com – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, M. Andriansyah, mendorong percepatan pembentukan dan penguatan program Kelurahan Tanggap Bencana (Katana), di seluruh wilayah kelurahan di Kota Samarinda. Menurutnya, keberadaan Katana sangat krusial, terutama dalam menghadapi potensi bencana seperti longsor yang kerap terjadi di kota ini.
Dalam sebuah pernyataan, Andriansyah menekankan bahwa Katana harus mendapat pengakuan formal dan dukungan nyata dari pemerintah. Ia menyoroti bahwa masih banyak relawan Katana yang hanya sebatas diberi SK, tanpa diikuti dukungan fasilitas maupun pelibatan aktif dalam sistem penanggulangan bencana.
“Jangan cuma di-SK-kan. Pemerintah harus mengakui mereka sebagai bagian dari sistem pemerintahan dalam hal penanggulangan bencana. Harus diberi ruang dan fasilitas,” tegas Andriansyah, Selasa (3/6/2025).
Ia menambahkan, Katana di tingkat kelurahan seharusnya dibentuk dengan semangat kemandirian dan kesiapsiagaan berbasis komunitas. Namun, mustahil jika para relawan tidak diberi dukungan alat dan perlengkapan dasar.
“Yang paling sederhana saja, kasih mereka senso, kasih rompi. Itu alat dasar yang harusnya sudah disediakan. Kalau tidak difasilitasi, bagaimana mereka mau bergerak?” ujarnya.
Andriansyah juga menyinggung pentingnya membentuk keluarga-keluarga tangguh bencana, sebagai bagian dari pendekatan Katana. Ia menilai bahwa kesiapsiagaan tidak hanya bisa dibebankan pada pemerintah, tetapi harus dibangun dari tingkat keluarga dan komunitas.
Dorongan ini muncul seiring meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap sejumlah titik rawan longsor di Samarinda, yang diperparah oleh intensitas hujan dan kondisi tanah labil.
Menurutnya, keberadaan Katana bukan hanya formalitas administratif, tapi harus dimaknai sebagai garda terdepan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan relawan lokal menjadi mutlak dibutuhkan.
“Kalau pemerintah serius ingin bangun kota yang tahan bencana, maka Katana harus jadi prioritas. Ini bukan soal program seremonial, tapi soal nyawa dan keselamatan warga,” tutupnya. (Liz/adv)