Angka Covid Tinggi, Pelaksanaan Pembalajaran Tatap Muka Dipertimbangkan Kembali

Redaksi: 02
Reporter: Samuel

Lensaborneo.id – Pada awal 2021, Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka rencana terlaksana. Dalam Pengumuman Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap TA 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 yang dilakukan Jumat lalu (20/11/2020). Menteri Pendidikan Nadiem Makarim memberi lampu hijau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di seluruh daerah Indonesia.

Namun, keputusan untuk melaksanakan PTM tetap diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Berdasarkan keputusan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri terbaru, Nadiem mengatakan, pemerintah memberikan kewenagan kepada pemerintah daerah atau kantor wilayah kementerian agama untuk menentukan pembelajaran tatap muka.

Menanggapi hal tersebut, Sekertaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin mengatakan bahwa pihaknya masing mempertimbangkan PTM secara matang-matang. Melalui audiensi yang dilakukan oleh pihaknya dengan beberapa stakeholder pendidikan Kaltim beberapa waktu lalu. Ia mengaku pihaknya sudah mendapat gambaran untuk pelaksanaan PTM sesuai dengan SKB 4 Menteri tersebut, yakni perlunya pertimbangan dari pihak sekolah, orang tua murid, dan rekomendasi dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19.

“Beberapa kesimpulannya memang kita sudah mendapatkan gambaran sesuai SKB 4 menteri dan ada beberapa delegasi tanggung jawab yang teknisnya di berikan yang salah satu teknisnya adalah (keputusan) kepala daerah. Apakah di daerah tersebut sesuai zonanya itu ada syarat dan guidance untuk bagaimana pembelajaran dilaksanakan,” ungkap Saleh panggilan akrabnya saat diwawancarai Selasa (8/12/2020).

Secara pribadi, Saleh menganggap bahwa pelaksanaan PTM perlu dievaluasi dan dipersiapkan lebih serius. Kondisi penyebaran epidemic Covid-19 yang fluktuatif dan mencapai 21.642 ribu akumulasi kasus positif perRabu (9/12/2020). Membuat ia beranggapan bahwa Kaltim harus memastikan lebih dahulu kesiapan pelaksanaan protokol kesehatannya dengan baik sebelum melaksanakan PTM.

Kemudian ia menekankan pada pertanggung jawaban kepala daerah dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Keinginan lembaga eksekutif sebutnya, harus sejalan dengan keinginan pihak Satgas Covid 19, dan stakeholder pendidikan lainnya.

Terakhir, Ia membeberkan bahwa ketika PTM hendak terlaksana di bulan Januari, seminimalnya pada akhir tahun ini. Tiap sekolah sudah dilengkapi dengan fasilitas protokol kesehatan, termasuk diantaranya penekanan khusus terhadap 3 M (Memakasi masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak).

“Saya pribadi belum menyarankan untuk dilakukan proses tatap muka, meskipun di beberapa daerah kecamatan yang memungkinkna, tapi sekali lagi, saya pikir harus tetap dilakukan evaluasi yang mendalam sehingga bisa diperkirakan apakah itu bisa dilakukan pada Januari,” pungkas politisi partai Golkar tersebut.