Lensaborneo.com – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengungkapkan berbagai persoalan mendesak yang masih dihadapi kota Samarinda, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan tenaga kerja.
Ia menyoroti tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan oleh pemerintah kota yang dinilai menjadi salah satu hambatan utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Di sektor kesehatan, pemerintah kota masih memiliki tunggakan BPJS sekitar Rp24 miliar untuk kelompok usia rentan. Ini menjadi masalah yang perlu segera diselesaikan,” ujar Anhar.
Selain itu, Anhar menekankan bahwa masih banyak sekolah yang belum layak untuk digunakan.
“Masih ada sekitar 11 sekolah di Samarinda yang kondisinya belum layak. Hal ini tentu mengganggu proses belajar mengajar. Pendidikan kita membutuhkan perhatian lebih serius,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Anhar juga menyoroti permasalahan di bidang tenaga kerja, khususnya terkait hubungan antara karyawan dan kontraktor pada proyek-proyek pemerintah.
“Di sektor tenaga kerja, ada banyak masalah. Salah satunya hubungan antara karyawan dengan kontraktor dalam proyek seperti Teras Mahakam. Persoalan seperti ini membutuhkan pengawasan lebih ketat dari pemerintah,” katanya.
Anhar berharap pemerintah kota dapat memberikan perhatian lebih terhadap masalah-masalah di bidang kesehatan, pendidikan, dan tenaga kerja agar kesejahteraan masyarakat Samarinda dapat ditingkatkan.
“Ke depan, saya berharap pemerintah lebih serius menangani persoalan-persoalan ini, baik di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, maupun Dinas Tenaga Kerja,” pungkasnya.(Liz/Adv)