Beasiswa Kukar Dirombak, Fokus Baru untuk Pelajar Kurang Mampu

Kukar.Lensaborneo.com– Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah mempersiapkan perubahan besar dalam dua program pendidikan andalannya. Targetnya, program beasiswa akan menjangkau lebih banyak warga dari kalangan kurang mampu dan wilayah terpencil.

Rencana penyempurnaan ini disampaikan langsung oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah, saat meresmikan tiga gedung baru Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kecamatan Anggana, Loa Janan, dan Muara Kaman, Kamis (10/4/2025) sore. Ia menilai kedua program tersebut, yakni Beasiswa Kukar Idaman dan 1000 Guru Sarjanah, masih belum menyentuh semua lapisan masyarakat.

“Beasiswa Kukar Idaman selama ini online dan hanya untuk yang punya prestasi akademik atau non akademik. Banyak warga kesulitan mengakses,” ungkapnya.

Menurut Edi, kebijakan ini secara tidak langsung telah menutup peluang bagi pelajar dari keluarga miskin atau daerah yang belum memiliki akses internet memadai. Padahal, mereka sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah.

Selain soal akses digital, standar nilai akademik juga dinilai terlalu tinggi. Hal ini kerap menjadi kendala bagi calon penerima beasiswa yang sebenarnya memiliki semangat belajar tinggi namun tidak memenuhi syarat administratif.

“Kita harus ubah sistem ini. Jangan sampai anak-anak yang punya semangat belajar tinggi justru tersingkir karena syarat teknis,” ujarnya.

Pemkab Kukar berencana mengubah skema pendaftaran Beasiswa Kukar Idaman. Ke depan, beasiswa tidak lagi berbasis online semata, dan tidak hanya diberikan pada pelajar dengan nilai tinggi.

Program akan diarahkan untuk menjangkau siswa dari wilayah terpencil serta keluarga dengan kondisi ekonomi rendah. Pendekatan baru ini juga akan lebih mengedepankan aspek sosial dan kebutuhan nyata di lapangan.

“Kami ingin beasiswa ini menjadi jaring pengaman pendidikan. Bukan sekadar penghargaan prestasi, tapi solusi bagi ketimpangan,” jelasnya.

Tak hanya Beasiswa Kukar Idaman, program 1000 Guru Sarjanah juga akan mengalami pembaruan. Program ini bertujuan mencetak tenaga pendidik yang siap mengajar di daerah-daerah yang kekurangan guru.

Selama ini, seleksi program masih mengedepankan nilai akademik. Namun ke depan, kriteria tersebut akan diperluas dengan mempertimbangkan komitmen dan semangat mengabdi.

“Banyak lulusan pendidikan yang tidak lolos karena IPK tidak cukup. Padahal mereka punya semangat tinggi untuk kembali dan membangun desa mereka,” kata Edi.

Melalui revisi tersebut, pemerintah ingin mendorong lebih banyak anak muda untuk terlibat langsung dalam peningkatan kualitas pendidikan di kampung halamannya. Fokusnya bukan lagi pada angka IPK, tetapi pada keberanian dan kemauan untuk mengabdi.

“Guru bukan hanya pengajar, tapi juga pembina generasi. Kita butuh mereka di setiap sudut Kukar,” tegasnya.

Menurut Bupati, program ini akan menjadi jembatan antara pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Jika dikelola dengan baik dan menyasar kelompok sasaran yang tepat, maka dampaknya akan terasa dalam jangka panjang.

Rencana perubahan dua program pendidikan ini telah dibahas bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar. Pemkab memastikan seluruh proses akan dikawal agar tetap transparan dan akuntabel.

“Kita tidak ingin perubahan ini hanya jadi wacana. Mulai tahun ini, kami akan laksanakan secara bertahap,” ucap Edi.

Sosialisasi akan dimulai dari kecamatan hingga desa-desa. Pemkab akan melibatkan kepala desa dan RT agar proses pendataan siswa benar-benar menyentuh mereka yang layak dibantu.

Penyaluran beasiswa juga akan disesuaikan. Sistem digital akan tetap digunakan, namun ditopang oleh pendataan manual melalui perangkat desa sebagai penghubung utama dengan warga.

Selain itu, beasiswa juga akan diberikan dalam beberapa bentuk. Tidak hanya uang tunai, tetapi juga dukungan seperti perlengkapan sekolah, pelatihan, dan pendampingan belajar.

“Kami ingin bantuan ini terasa nyata. Bukan hanya seremonial, tapi benar-benar membantu mereka bertahan dan berkembang,” katanya.

Pemerintah daerah juga membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan. Hal ini bertujuan memperluas jangkauan beasiswa dan meningkatkan kualitas penerima manfaat.

Kepala sekolah, guru, dan tokoh masyarakat diharapkan menjadi mitra aktif dalam mengawal implementasi perubahan ini. Merekalah yang paling tahu siapa yang layak mendapatkan bantuan dan bagaimana dampaknya di lapangan.

“Evaluasi ini bukan tanda kegagalan, tapi langkah maju. Kita belajar dari pengalaman, dan kini bergerak lebih tepat sasaran,” ujar Edi.

Sejumlah tokoh pendidikan di Kukar menyambut baik rencana ini. Mereka menilai sudah saatnya pemerintah memberi ruang yang lebih besar bagi pelajar kurang mampu, bukan hanya mereka yang unggul di atas kertas.

Bupati Edi berharap, ke depan tidak ada lagi siswa yang putus sekolah karena biaya atau merasa tertinggal karena tidak memiliki akses. Pemerintah akan terus mendengar, belajar, dan memperbaiki sistem agar pendidikan benar-benar menjadi milik semua.

“Ini bentuk tanggung jawab moral dan politik kami. Pendidikan adalah hak, bukan hadiah,” pungkasnya. (Adv/Kominfokukar)