Tenggarong, Lensaborneo.com – Wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) adalah daerah yang kaya akan sumber daya, namun sayangnya, masih banyak penduduknya yang hidup dalam kondisi kemiskinan.
Dengan itu, melalui Kementerian Sosial, sejak tahun 2017 lalu telah diinisiasi Program Keluarga Harapan (PKH), yang dalam hal ini difasilitasi oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Kartanegara.
Lantas Kepala Dinsos Kabupaten Kutai Kartanegara Hamly, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penyelenggaraan program dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan program di lapangan.
“Banyaknya KPM PKH yang secara mandiri tidak lagi mengikuti program, karena ekonominya sudah layak untuk menghidupi diri sendiri menjadi tolak ukur kami,” ungkapnya usai Rakor KPK PKH, di Hotel Harris, Senin (16/10/23).
Lebih lanjut, pihaknya juga memiliki target untuk mencapai “graduasi” bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, yang berarti KPM tersebut keluar dari program PKH setelah mencapai kriteria yang ditentukan.
Oleh karenanya ia menegaskan bahwa KPM PKH tidak selamanya ‘harus’ mendapatkan bantuan. Sebab sifatnya hanya untuk membantu kebutuhan dasar ekonomi masyarakat, yang memang benar-benar membutuhkan.
“Ketika mereka punya usaha atau membaik ekonominya, maka tidak lagi menerima bantuan,” tegasnya.
Dengan ketergantungan atas bantuan tersebut, ia mengakui banwa Dinsos Kukar mengalami kesulitan dengan tidak mandirinya masyarakat.
“Padahal ini kan program pemerintah, masyarakat inginnya semuanya dapat, tantangan terbesarnya ada disini,” ujarnya.
Besar harapannya agar bantuan tersebut dapat membantu masyarakat dan meminimalisir angka kemiskinan di Kukar, pihaknya juga akan terus mengawal Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Berkolaborasi bersama seluruh pihak.
“P2K2 itu kita kawal sama-sama. Bersinergi supaya masyarakat bisa berdaya, ekonominya naik, sehingga angka kemiskinan menurun,” tutup Hamly.(Liz/Adv/DiskominfoKukar)