Bupati Ardiansyah Minta OPD Responsif Lakukan Permohonan Pencairan Anggaran

SANGATTA — Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman mengatakan, salah satu faktor yang membuat capaian serapan anggaran rendah adalah kurang cepat dan responsifnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengajukan permohonan pencairan anggaran.

Harusnya, ujar bupati, OPD segera melakukan pengajuan pencairan program kegiatan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sehingga serapan anggaran dapat terserap dan terbayarkan.

“Ada satu faktor yang menghambat capaian serapan anggaran di Kabupaten Kutai Timur rendah. Salah satunya adalah kurang cepat atau proaktifnya OPD untuk mengajukan permohonan pencairan anggaran di BPKAD, padahal program kegiatan mereka sudah selesai,” ujarnya pada Rabu (30/11/2022).

Seperti diketahui publik saat ini, jika hingga akhir November 2022, serapan anggaran di Kutim masih rendah. Bahkan hingga mendekati akhir tahun serapan anggaran baru tercapai sekitar 48 persen, dari Alokasi belanja APBD Kutim sebesar Rp 2,9 triliun, saat ini baru tercapai Rp1,3 triliun.

“Artinya, ia banyak menemukan OPD yang program kegiatannya sudah selesai, tetapi belum juga mengajukan permohonan pencairan anggaran. Kondisi ini membuat anggaran tidak terserap dan mengendap di BPKAD, padahal seharusnya sudah diterima oleh masing masing OPD,” ujarnya.

Dicontohkan, beberapa waktu yang lalu Bupati Kutim Ardiansyah telah menangani masalah pencairan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di salah satu OPD yang belum juga dicairkan. Ternyata, jelas Ardiansyah, dari OPD tersebut belum mengajukan pencarian anggarannya di BPKAD.

Hal tersebut, bisa dijadikan contoh oleh OPD yang lain agar proaktif untuk mengajukan permohonan pencairan anggaran ke BPKAD. Jika terlambat atau telat maka OPD tersebut juga akan merasakan rugi.

“Contoh kemarin saya menangani masalah TPP P3K di salah satu OPD yang tak kunjung dicairkan, ternyata dari pihak OPD nya itu yang belum mengajukan permohonan pencarian ke BPKAD. Nah kalau begitu anggaran kan mengendap dan rugi juga,” tegasnya.(adv/kominfokutim)