Samarinda, Lensaborneo.com — Aksi demonstrasi puluhan sopir truk dengan mendatangi Balaikota Samarinda, menyoal soal sulitnya mendapatkan BBM jenis Solar, disikapi oleh Anggota DPRD Samarinda Komisi IV, Deni Anwar.
Di temui di tengah-tengah aksi demo yang di lakukan Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Samarinda bersama Forum Sopir Samarinda, Deni turut prihatin apalagi dengan melihat selalu terjai antrian panjang sopir truk untuk mendapatkan BBM solar.
Di tengah kondisi masyarakat yang masih dalam situasi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, mestinya kebijakan pemerintah seharusnya membantu perekonomian masyarakat untuk dapat pulih kembali bukan malah membebani dengan hilangnya solar di pasaran.
“Pertamina harusnya bisa menjelasakn apa sebenarnya yang menjadi penyebab utama sehingga terjadi kelangkaan BBM solar. Kita harapkan Pertamina harus mempunyai peran yang sangat penting di kondisi seperti ini,” ujar Deni pada Rabu (24/8/2022).
Dijelaskan Deni bahwa antrean panjang di beberapa titik SPBU, sering terjadi beberapa hari terakhir ini. Menurutnya, kelangkaan terjadi salah stu sebabnya adalah banyaknya pengetap – pengetap BBM solar.
“Kita minta aparat berwenang untuk bisa menjalankan ini semua, sikap tegas aparat untuk dapat mengawal ini semua. BBM memang di bawah tanggung jawab Pertamina bukan di Pemerintah Kota,” tegas Deni.
Dikatakan ketersediaan BBM solar merupakan tanggung jawab pemerintah, di karenakan hal ini merupakan kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus memenuhi BBM sebagai salah satu kebutuhan masyarakat yang penting.
Sebagai pembawa aspirasi masyarakat DPRD Samarinda juga meminta agar pihak Pertamina dapat menjelaskan kenapa sampai terjadi kelangkaan BBM solar.
“Kita imbau kepada Pertamina untuk dapat menjelasakn kepada masyarakat mengapa terjadi kelangkaan BBM solar di Samarinda, hal ini penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak yang harus di penuhi. Pertamina harus menjelaskan kenapa terjadi kelangkaan BBM Solar itu yang paling penting,” beber Deni.
Menurutnya tidak tegasnya penindakan terhadap para pengetap dan mafia solar serta peruntukan BBM subsidi solar yang tidak tepat sasaran itulah yang perlu mendapatkan perhatian khusus Pemerintah dan Penegak hukum untuk menjamin perlindungan hak konsumen.
Adanya indikasi mafia solar yang bermain sudah seharusnya dapat diusut tuntas oleh aparat penegak hukum serta pemerintah selaku pemangku kebijakan dalamhal penyaluran BBM jenis solar subsidi yang tidak tepat sasaran dan sangat merugikan masyarakat. (Ony/YL/adv/Dprd Samarinda)