Kamis, November 6, 2025
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
    • DPMPD Kaltim
    • Dispora Kaltim
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Kota Balikpapan
    • Kabupaten Berau
    • Kabupaten Kutai Barat
    • Kabupaten Mahakam Ulu
    • Kominfo Kutai Timur
    • KPID Kaltim
    • Kominfo Kaltim
    • Kominfo Samarinda
    • Kota Balikpapan
    • Kota Bontang
    • Kota Samarinda
    • Kominfo Kutai Kertanegara
  • Opini & Publik
  • Redaksi
  • Legalitas
  • INFO PRODUK
  • Pedoman Media
No Result
View All Result
LensaBorneo.com
Advertisement
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
    • DPMPD Kaltim
    • Dispora Kaltim
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Kota Balikpapan
    • Kabupaten Berau
    • Kabupaten Kutai Barat
    • Kabupaten Mahakam Ulu
    • Kominfo Kutai Timur
    • KPID Kaltim
    • Kominfo Kaltim
    • Kominfo Samarinda
    • Kota Balikpapan
    • Kota Bontang
    • Kota Samarinda
    • Kominfo Kutai Kertanegara
  • Opini & Publik
No Result
View All Result
Lensaborneo.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Blog
  • Nasional
  • Berita Daerah
  • Opini & Publik

Deni Hakim Anwar Tindak Tegas Kasus Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang

27/11/2024
in Advertorial, DPRD Samarinda
Deni Hakim Anwar Tindak Tegas Kasus Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang

akibat pertambangan Lingkungan menjadi rusak Gambar Ilustrasi


Lensaborneo.com, Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mendesak pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di Kalimantan Timur khususnya di Samarinda.

Kritik ini menyusul maraknya kasus kerusakan lingkungan akibat praktik pertambangan yang tidak bertanggung jawab.

Deni menyoroti peran organisasi masyarakat (ormas) dalam pengelolaan dampak tambang. Ia mengingatkan bahwa tidak semua ormas memiliki kapasitas untuk menangani masalah lingkungan yang kompleks.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa hanya ormas yang berpengalaman dan kompeten yang dapat terlibat. Beberapa ormas menyadari keterbatasan mereka dan memilih untuk tidak terlibat,” jelasnya.

Selain itu, Deni juga meminta perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk bertanggung jawab penuh atas operasional tambang mereka. Ormas yang ingin berpartisipasi harus memiliki legalitas yang jelas dan sumber daya manusia yang kompeten.

Kader Partai Gerindra ini juga menyuarakan pentingnya penerapan kebijakan izin tambang yang lebih selektif. Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan secara matang dampak sosial dan lingkungan sebelum mengeluarkan izin tambang.

“Pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan segala aspek sebelum mengeluarkan izin tambang. Seleksi yang ketat dan pengelolaan yang bertanggung jawab sangat penting untuk menghindari masalah baru,” pungkas Deni. (Liz/adv)


Berita Terkait

Bank Indonesia Gelar Mahakam Investment Forum 2025 Akselerasi Investasi dari Kaltim Hingga Nusantara

Menteri Komdigi Dorong Pemerintah Daerah Dukung Program PWI

Share197Tweet123
Previous Post

DPRD Samarinda Dorong Pemerintah Kota Cari Solusi Seimbang untuk Penertiban PKL

Next Post

DPRD Samarinda Antisipasi Lonjakan Penduduk Pasca Pemindahan IKN

Next Post
Deni Hakim Anwar Tindak Tegas Kasus Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang

DPRD Samarinda Antisipasi Lonjakan Penduduk Pasca Pemindahan IKN

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

976913
Users Today : 282
Users Yesterday : 945
Total Users : 976913
Total views : 5326403
Who's Online : 14

© 2019-2024 Lensaborneo,com All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Blog
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Pedoman Media
  • Legalitas
  • Berita Daerah
  • Nasional
  • Popular

© 2019-2024 Lensaborneo,com All Rights Reserved