Lensaborneo.com, Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mendesak pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di Kalimantan Timur khususnya di Samarinda.
Kritik ini menyusul maraknya kasus kerusakan lingkungan akibat praktik pertambangan yang tidak bertanggung jawab.
Deni menyoroti peran organisasi masyarakat (ormas) dalam pengelolaan dampak tambang. Ia mengingatkan bahwa tidak semua ormas memiliki kapasitas untuk menangani masalah lingkungan yang kompleks.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa hanya ormas yang berpengalaman dan kompeten yang dapat terlibat. Beberapa ormas menyadari keterbatasan mereka dan memilih untuk tidak terlibat,” jelasnya.
Selain itu, Deni juga meminta perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk bertanggung jawab penuh atas operasional tambang mereka. Ormas yang ingin berpartisipasi harus memiliki legalitas yang jelas dan sumber daya manusia yang kompeten.
Kader Partai Gerindra ini juga menyuarakan pentingnya penerapan kebijakan izin tambang yang lebih selektif. Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan secara matang dampak sosial dan lingkungan sebelum mengeluarkan izin tambang.
“Pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan segala aspek sebelum mengeluarkan izin tambang. Seleksi yang ketat dan pengelolaan yang bertanggung jawab sangat penting untuk menghindari masalah baru,” pungkas Deni. (Liz/adv)