Balikpapan,Lensaborneo.com. Untuk penyusunan kajian Akademik Mengenai Sampah. Anggpta DPRD Kota Balikpapan, menggandeng Universitas Gajah Mada
Fokus Group Discussion ( FGD ), yang digelar di Balikpapan ini berlangsung di Novhotel Balikpapan.
Anggota DPRD Kota Balikpapan Kamaruddin mengatakan bahwa persoalan sampai di pesisir pantai yang ada diBalikpapan di seriusi Anggota Dewan, yang juga mengundang LSM dan perwakilan duta lingkungan.
” Mengenai kajian penanggulangan masalah sampah di pesisir Kota Balikpapan. Penting di lakukan kajian, untuk itu Kita juga menggandeng LSM dan duta lingkungan Balikpapan,”Jelas Kamaruddin
Kata Kamaruddin penting kajian ini di bahas di DPRD dengan melibatkan unsur masyarakat, agar bias mendapatkan hasil yang baik
Lebih lanjut di katakan Kamaruddin bahwa hal Ini sangat spesifik kalau soal sampah karena kalau tidak di tangani secara serius akan berdampak kurang baik. Karena banyak sampah yang berada di kolong-kolong rumah warga.
“ Seperti didaerah Margasari di Jl.21 Januari sampai Kampung Baru Balikppan Barat itu kondisinya berbeda dengan pantai yang lainnya.Seperti pantai Manggar yang pantainya landai sehingga sampah itu bisa terlihat .Sedangkan ini masuk dibawah kolong rumah sehingga perlu penanganan khusus,”ungkapnya.
Dengan adanya FGD ini bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada, diharapkan ini lebih aktual lebih dan lebih tajam dalam pengkajiannya.
“.Kami minta lebih spesifik dalam memberikan solusi. Untuk anggaran Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ), saat ini hanya membicarakan masalah anggaran, karena belum bisa masuk kewenangan DLH.
“ Bagaimana kedepannya dalam penangana sampah di Kota Balikpapan, masih merupakan kewenangan Propinsi.Jadi masih tarik menarik,” ungkap Kamaruddin.
Di katakana juga DLH juga tidak bisa menganggarkan karena yang diatasi mulai dari titik 0 sampai 12 mil,arah laut sehingga tidak bisa menganggarkan penanganan sampah di Balikpapan.
Di tambahkan Kamaruddin DPRD masih terus lakukan hitung-hitungan soal penanganan sampah di pesisir pantai.
“ Jadi kita minta untuk dihitung kan untuk pesisir.Masalah nanti penanganannya bagaimana ,biaya estimainya berapa kemudian apa apa saja yang harus dilakukan .Kemudian masalah kewenangannya Propinsi atau Kota Balikpapan itu urusannya lain lagi.Yang penting ada solusi,”tambah Kamaruddin ( Lik/ADV)