DPRD Kaltim akan bentuk Pansus Evaluasi Perusda.

Lensaborneo.id, Samarinda – Persoalan Perusahana Daerah (Perusda) milik Pemprov Kaltim yang hingga saat ini masih menjadi perhatian khusus lembaga DPRD Provinsi Kalimantan Timur akan menjadi fokus kerja DPRD di tahun 2020.

Dianggap menjadi beban Kas Daerah, DPRD Kaltim berencana membuat Pansus untuk segera menyukapi persoalan keberadaan Perusda tersebut.

Carut marutnya pendataan Perusda membuat geram DPRD Kaltim. Hingga saat ini pun tidak ada laporan data yang masuk ke lembaga DPRD, sesuai dengan peraturan yang harusnya dilaksanakan oleh masing masing perusda.

“sampai hari ini kita belum punya data laporannya. Rapat Dengar pendapat pun sudah kita laksanakan, sekarang Kami tinggal menunggu, kapan pihak tersebut memberikan data seperti yang kami minta,” jelas Verry Diana Selaku ketua Komis II DPRD Kaltim

Melalui Komisi II, DPRD berencana membentuk pansus untuk mengevaluasi kinerja perusda. Pasalnya, beberapa perusda dianggap hanya membebani kas daerah tanpa memberikan kontribusi terhadap Kaltim.

“Rencana ini sudah dibahas di internal komisi. Pansus itu akan segera direalisasikan setelah kami menggali informasi mengenai kondisi perusda saat ini,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim Bagus Susetyo belum lama ini.

Menurut dia, tujuan dibentuknya perusda ialah sebagai penggerak perekonomian daerah dan penghasil pendapatan asli daerah atau PAD selain dari dana bagi hasil (DBH) dan sektor pajak. Sehingga, pemerintah punya ekspektasi tinggi terhadap perusda sebagai sumber pendapat.

“Pembentukan perusda itu, modal awalnya dari APBD. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa yang perusda sudah berikan terhadap dearah. Sudah sesuai belum dengan modal yang telah pemerintah keluarkan,” kata Bagus.

Untuk itu, dirinya menegaskan perlu dilakukan evaluasi terhadap perusda yang dianggap kurang provit bahkan merugikan. “Saya kira, semua ada aturan mainnya. Kalau memang tidak menguntungkan, buat apa dipertahankan,” tegasnya.

Sementara, terhadap perusda yang provit dan menjanjikan, tentu akan ada reward dari pemerintah. Misalkan, penambahan modal untuk pengembangan bisnis. “Tentu pemerintah tidak akan tutup mata. Dan kami juga tentu akan mendukung penuh, jika itu memang menjanjikan sebagai sumber pendapatan daerah,” pungkas Politikus Gerindra ini. (nyn/hms6)

Editor : Redaksi