Penulis : URP/Yanka
Editor : Ony
Lensaborneo.id, Samarinda – Mendekati lebaran Idul Fitri, pengusaha dan karyawan akrab dengan “THR” alias tunjangan hari raya. Namun di masa pandemi COVID-19 seperti ini, THR menjadi hal yang harus pikirkan bersama antara pengusaha dan pekerja untuk saling sepakat.
Mengenai hal itu, Anggota DPRD Kaltim Salehuddin meminta pengusaha yang menjalankan usahanya di Kaltim agar sejak awal berkomunikasi dengan pekerja atau karyawannya, terkait pemberian THR. Ini dilakukan untuk menghindari polemik ketika mendekati hari H jelang lebaran.
Tak hanya kepada pihak perusahaan saja, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim ini juga meminta Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota dan provinsi untuk dapat melakukan konsolidasi terkait THR. Mengingat, di saat seperti ini banyak pengusaha yang usahanya “kembang kempis”.
“Saya mengimbau kepada seluruh owner atau pengusaha di Kaltim termasuk Dinas Tenaga Kerja, segera lakukan konsolidasi terkait THR untuk karyawan. Jangan sampai pas seminggu sebelum lebaran “rame”,” ujarnya pada media ini.ketika di konfirmasi lewat telepon selulernya pada Jumat ( 23/04/2021 )
Legislatif dari Fraksi Golkar ini memahami kondisi yang terjadi saat pandemi COVID-19 yang masih melanda bumi Kaltim. Sehingga banyak usaha yang terpaksa juga gulung tikar. Tapi sedikit juga pengusaha yang mendulang untung di masa pandemi seperti saat sekarang ini. Namun begitu kata dia, dari sisi pekerja atau karyawan tentu sangat mengharapkan THR.
“Ada surat dari beberapa Menteri terkait THR bagi kata. Tapi memang ada beberapa yang melakukan mediasi, termasuk APINDO yang mempertanyakan kebijakan pemerintah tersebut. Kalau bicara kemampuan, memang ada perusahaan yang tidak terlalu terdampak pandemi, tapi banyak juga yang terdampak. Ini jadi pertimbangan pemberian THR,” katanya.
Salehuddin mengingatkan, berkaca dari pengalaman tahun lalu, dimana pemberian THR oleh pengusaha dilakukan dengan cara dicicil karena saat itu Indonesia dan Kaltim baru saja diserang pandemi COVID-19, itu tidak terjadi pada tahun ini. Dia berharap THR pada karyawan atau pekerja diberikan secara full.
“Terkait dengan kemampuan berapapun itu, itu tergantung dari pihak asosiasi pekerja dengan pengusaha. Karena bagi perusahaan yang baru recovery, tidak elok juga,” tutupnya.