DPRD Kaltim Nilai Pemprov Lamban Serap Anggaran 639 Kegiatan Baru 150 Terealisasi

SAMARINDA,LENSABORNEO.ID — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat terkait dengan penyerapan Anggaran Kaltim tahun 2021. Di Kantor DPRD gedung E lantai 1. Jalan

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menilai serapan anggaran pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun anggaran 2021 lamban.

“ Program Pemprov Kaltim tahun ini ada 639 paket, ini yang harus dilelang. Tapi realisasinya baru 150 kegiatan yang terlaksana sisanya belum,” ucapnya usai memimpin rapat Banggar DPRD Kaltim, kemarin malam (07/6/2021) pada awak media.

Samsun mengatakan konsep serapan anggaran ialah ketika anggaran yang sudah kita anggarkan sampai pada rakyat. Oleh karenanya dari 639 kegiatan yang terserap baru 150 kegiatan, inilah yang di nilai Pemprov lambat dalam pelaksanaan.

“Menurut kami lamban. Karna saat ini sebagian besar baru masuk tahap lelang, ada yang masih persiapan, dan ada juga yang berkasnya belum lengkap. Artinya satu rupiah pun belum sampai ke rakyat,” ujar Samsun.

Ia menekankan, kegiatan-kegiatan yang baru tahap lelang, masih harus melewati beberapa tahapan untuk bisa sampai terealisasi. Sehingga juga akan berpengaruh pada lamanya waktu yang dilewati.

“Artinya, baru lelang kan belum ada pembayaran. Masih kerja dulu, belum ada sampai ke masyarakat. Sampai hari ini, APBD 2021 terkait dengan kegiatan, belum ada serupiah sampai ke masyarakat. Itu masalahnya,” katanya mengulangi pernyataan sebelumnya.

Politisi Partai PDIP ini mengungkap, kendala yang dituding memperlambat serapan anggaran tersebut salah satunya adanya perubahan aturan terkait surat perintah kerja (SPK) pasar.

“Mestinya sebelum di usulkan harus dilengkapi dahulu seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kegiatan,” ucap Samsun.

Selanjutnya ada juga terkait kegiatan perencanaan dan fisiknya dilakukan bersamaan dengan dilakukan di tahun yang sama, sehingga harus selesai dulu kegiatan perencanaan, baru nantinya dilelang.

“Hampir semua dinas, terbanyak dinas pendidikan ada 72 kegiatan, PU banyak juga yang belum terlaksana. Yang sudah lelang pun belum dibayarkan artinya anggaran belum terserap,” tutup Samsun.