Lensaborneo.com – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyoroti tantangan yang dihadapi dunia pendidikan akibat kebijakan yang terus berubah di tingkat nasional.
Ia menilai, perubahan kebijakan pendidikan yang sering kali mengikuti pergantian menteri justru membuat pemerintah daerah kesulitan menyesuaikan diri.
“Setiap pergantian menteri, kebijakan berubah. Kita tidak tahu sampai kapan ini akan terus terjadi,” ujarnya.
Namun, Anhar menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk tetap fokus pada aspek yang dapat mereka kendalikan, terutama infrastruktur pendidikan.
“Kita harus pastikan tidak ada lagi sekolah yang kebanjiran, tidak ada lagi bangunan sekolah yang rubuh, dan ruang kelas yang panas. Itu prioritas utama kita di daerah,” tegasnya.
Menurutnya, meskipun pemerintah daerah harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pusat, memastikan fasilitas pendidikan yang layak menjadi langkah konkret yang tidak tergantung pada kebijakan nasional.
“Ini ujian bagi pemerintah daerah. Selama pusat terus mengubah metode atau sistem pendidikan, tugas kita di daerah adalah memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki,” tutupnya.
Anhar berharap pemerintah daerah bisa terus memperjuangkan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak Samarinda bisa belajar dengan nyaman, terlepas dari kebijakan pusat yang kerap berubah. (Liz/Adv )