Lensaborneo.id, Samarinda – Rapat kerja bersama unsur pimpinan DPRD Kaltim bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang seharusnya dilaksanakan pada Rabu (29/9/2021) siang di ruang rapat Gedung E lantai 1 kantor DPRD Kaltim terpaksa ditunda. Pasalnya, dari pihak Pemprov Kaltim hanya diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim HM Sa’bani.
Rapat berlangsung singkat dan rencananya akan diagendakan kembali, dengan menghadirkan Gubernur Kaltim Isran Noor.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, pada rapat kerja unsur pimpinan DPRD Kaltim bersama Pemprov Kaltim tersebut, pihaknya telah secara resmi mengundang Gubernur Kaltim Isran Noor untuk dapat hadir, guna melakukan pembahasan beberapa agenda kerja penting, termasuk hal-hal yang sifatnya krusial untuk dibahas bersama . Namun karena yang hadir adalah Sekdaprov Kaltim, maka rapat kerja akan dijadwal ulang.
“Kita mengundang Gubernur, tapi yang datang Sekda,” ucapnya pada awak media.
Ditanyakan apakah dalam rapat tersebut juga membahas terkait pengesahan APBD-P Kaltim tahun anggaran 2021, dikatakan politisi partai PDI-P ini, hingga saat ini pembahasan mengenai waktu pengesahan masih proses menuju nota kesepakatan bersama, antara DPRD Kaltim dengan Pemprov Kaltim.
Masih kata dia, sementara ini belum ada perubahan dalam APBD tahun 2021. Dan jika APBD-P Kaltim tahun 2021 belum disahkan, maka secara otomais akan kembali pada APBD murni tahun anggaran 2021.
“Kita akan pakai APBD 2021 yang sudah disahkan di APBD murni. Artinya, tidak ada perubahan. Dan kita tidak ada target apapun penyelesaiannya,” terang anggota DPRD Dapil Kukar ini.
Terpisah, Sekdaprov Kaltim menyebut, ketidak hadiran Gubernur Kaltim pada undangan rapat unsur pimpinan DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim dikarenakan kesibukan yang sangat padat. Untuk itu kata dia, telah disepakati bersama DPRD Kaltim untuk menjadwalkan ulang rapat tersebut.
“Kita menjadwalkan nanti rapat kerja dewan dengan pak Gubernur, untuk mencari waktu yang pas,” katanya.
Terkait agenda yang sempat dibahas dalam rapat tersebut, diungkapkan Sa’bani, terkait beberapa program dan kebijakan bersama tahun 2022 menjadi fokus utama, termasuk anggaran- anggaran tahun 2022.
“Ada beberapa agenda yang disampaikan, seperti aspirasi masyarakat dan kebijakan-kebijakan bersama menghadapi 2022. Makanya kami sinkronkan semua kebijakan bersama DPRD ,’ ujarnya.
Pun terkait dengan pembahasan APBD-P tahun 2021 yang hingga kini belum juga menemukan titik terang, Sa’bani lebih memilih irit bicara mengenai hal tersebut.
“Kita liha situasi, kita tunggu nanti,” pungkasnya .
Penulis : URP
Editor : Ony