Lensaborneo.com, Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi mengatakan jika pindahnya ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kaltim adalah anugerah terbesar di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memeratakan pembangunan Timur Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Hadi Mulyadi dalam Rapat Koordinasi Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Strategi Kebijakan Dalam Negeri bertempat di Ruang Rapat Ruhui Rahayu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan pindahnya Ibu Kota Negara Nusantara di Kaltim, merupakan anugerah paling besar bagi provinsi-provinsi di luar Jawa.
“Selama ini APBN hanya terpusat di Jawa saja yaitu sebesar 60 persen. Sisanya 20 persen di Pulau Sumatera dan 20 persen sisanya dibagi kepada provinsi lainnya, termasuk Kaltim,” ujarnya pada Jumat (13/5/2022).
Di hadapan rombongan pejabat Kemendagri yang dipimpin Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Dr Eko Prasetyanto dan para Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah se-Kaltim, Hadi menegaskan akan menjadi kebanggaan bagi setiap warga negara Indonesia karena pindahnya IKN Nusantara bertepatan dengan perayaan Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Perayaan ini bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka sejak tahun 1945.
Dalam Rakor Teknis Kelitbangan kerja sama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri ini, Hadi Mulyadi berbicara panjang lebar tentang sebaran ekonomi dan perimbangan keuangan jika IKN pindah ke Kaltim.
“Dulu pembangunan Jawa sentris, kini yang diinginkan bapak presiden adalah Indonesia sentris, merata di seluruh Indonesia. Ini akan terwujud seiring perpindahan ibu kota negara,” ujarnya.
Hadi Mulyadi mengungkapkan dia sangat yakin dengan perpindahan ibu kota negara, akan mendorong peningkatan pembangunan di luar Jawa, khususnya bagian Timur Indonesia secara berkeadilan. Karena kalau tetap Jawa sentris maka kesejahteraan dan pembangunan tidak terbagi secara merata antara Jawa dan luar Jawa.
“Ketika Kaltim diputuskan sebagai ibu kota negara oleh Presiden Joko Widodo yang ditetapkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2022. Kita yakini akan terjadi sebuah kemajuan pembangunan dan peningkatan ekonomi yang luar biasa. Karena bukan hanya Kaltim yang maju tapi seluruh Kalimantan, Sulawesi dan Papua serta provinsi lain disekitarnya juga akan maju berkembang,” ucapnya bersemangat.
Rakor dihadiri Sekretaris Badan Litbang Kemendagri Dr Kurniasih, Kapuslitbang Inovasi Daerah Matheos Tan, Kapuslitbang Otonomi Daerah dan Politik Akbar Ali, Kapuslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Heru Cahyanto, Kapuslitbang Administrasi Kewilayahan dan Kementerian Desa Muhammad Nofah serta seluruh rombongan Kemendagri yang berjumlah 17 orang.(YA/ADV/KominfoKaltim