Samarinda,Lensaborneo.com – Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyoroti serius persoalan banjir yang terus berulang di Kota Samarinda. Dalam sebulan terakhir, banjir terjadi dua kali dan menyebabkan dampak besar terhadap aktivitas masyarakat, kerugian ekonomi, bahkan menelan korban jiwa.
Iswandi mendesak Pemerintah Kota untuk mengevaluasi ulang skala prioritas pembangunan, terutama terkait alokasi anggaran penanganan banjir.
“Masalahnya banjir, Pak ya. Jadi nanti kita lihat, kita mau pemerintah kota itu memastikan lagi skala prioritas penanganan banjir ini,” ujar Iswandi saat ditemui, Rabu (28/5/2025).
Ia menyebut, Pemkot perlu membuka kembali cetak biru (blueprint) penanggulangan banjir agar arah kebijakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, selama ini pemerintah terlalu fokus pada proyek-proyek lain yang kurang mendesak sementara banjir terus menerjang wilayah pemukiman dan pusat ekonomi kota.
“Kita tahulah, satu bulan ini banjir dua kali. Coba dihitung, berapa kerugian kita? Kelumpuhan ekonomi gimana? Korban jiwa juga ada. Ini bukan masalah sepele,” tegasnya.
Lebih lanjut, Iswandi meminta agar data peta rawan bencana milik BNPB digunakan secara serius sebagai dasar perencanaan pembangunan. Selain itu, ia juga mempertanyakan seberapa besar alokasi APBD untuk sektor penanggulangan banjir dibandingkan sektor lain seperti energi surya yang dinilai belum terlalu dibutuhkan masyarakat saat ini.
“Kita juga mau telusuri lagi, berapa sih yang dianggarkan untuk BPBD? Termasuk untuk infrastruktur penanggulangan banjir, berapa sebenarnya alokasi dari APBD kita? Untuk proyek energi surya berapa? Untuk banjir berapa? Sementara kebutuhan mendesak kita sekarang adalah banjir,” urainya.
Ia menilai bahwa jika saat ini prioritas anggaran tidak berpihak pada kepentingan dasar masyarakat seperti pengendalian banjir, maka wajar jika publik mempertanyakan sensitivitas pemerintah terhadap masalah riil yang dihadapi warga sehari-hari.
“Kalau memang anggaran besar justru ke program lain yang bukan banjir, ya tingkatkan situ energi surya nanti-lah. Itu enggak terlalu dibutuhkan masyarakat sekarang. Yang dibutuhkan itu bagaimana kita menangani banjir. Itu yang paling dirasakan,” tambahnya.
Iswandi pun menutup pernyataannya dengan harapan agar pemerintah kota bisa lebih responsif terhadap suara warga dan legislatif, terutama dalam mengatasi persoalan yang secara langsung mempengaruhi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau anggota dewan saja kebanjiran, bagaimana lagi dengan masyarakat biasa? Ini harus jadi perhatian serius,” pungkasnya. (Liz/adv)