Kecewa Kenaikan BBM, Aliansi Cipayung Plus Rusak Pagar Kantor Gubernur Kaltim

Samarinda,Lensaborneo.com ––  Aksi unjuk rasa Aliansi Cipayung Plus menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan di depan Kantor Gubernur, Jumat, ((02/9/2022).

Aliansi Cipayung Plus yang dikoordinir oleh Muhammad Idil menyampaikan kekecewaannya. Rasa kecewa mahasiswa dilampiaskan dengan merusak pagar kantor Gubernur Kaltim.

Mahasiswa yang berhasil masuk ke kantor gubernur juga melakukan kroscek langsung ke ruangan gubernur dan wakil gubernur di lantai 2 untuk membuktikan bahwa kepala daerah tidak ada ditempat.

Gabungan organisasi mahasiswa yang ikut hadir dalam kegiatan demi antara lain Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda dan Balikpapan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Samarinda, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Samarinda, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Samarinda. Selain itu turut pula Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kaltim, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Samarinda, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Samarinda, berjumlah 50 orang.

Dalam orasinya, Muhammad Idil menyampaikan penolakan terkait kenaikan BBM dan meminta peran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk melakukan evaluasi dalam pengawasan serta aturan pelaksanaan penyediaan serta distribusi BBM.

Idil mengatakan Pemerintah harus dapat menjaga kestabilan harga bahan pokok dan mengambil sikap dalam upaya memburu rente BBM subsidi.

“Kami mendesak Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Kaltim untuk memberantas pemburu rente BBM dan menstabilkan harga bahan pokok,” ungkapnya.

Dalam orasinya, para mahasiswa juga menyampaikan tren kenaikan harga BBM yang telah dilakukan sejak tahun 2013 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi kebijakan yang menyulitkan masyarakat.

Mahasiswa mempertanyakan kebijakan kenaikan BBM yang diambil pada saat masyarakat masih menyesuaikan perekonomian hidup pasca Covid-19. Mahasiswa menganggap kebijakan yang dilakukan bukti ketidakseriusan negara dalam merumuskan kebijakan yang ditetapkan secara nasional.

“Tren kenaikan harga BBM saat pemerintah menetapkan kebijakan menjadi shock (kejutan) di masyarakat yang berdampak pada sosial ekonomi,” ungkap.

Ditemui ditempat yang sama, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim Munawwar mengatakan aspirasi yang disampaikan mahasiswa terkait kenaikan BBM adalah problema yang dihadapi masyarakat.

“Ini bentuk penyampaian aspirasi yang disampaikan terkait problema yang dihadapi masyarakat,” ungkapnya.

Munawwar mengatakan, kuota Kaltim memang mengalami pengurangan jatah BBM. Namun Munawwar mengatakan suplai yang ada condong stabil. Namun dirinya tidak memungkiri kelangkaan BBM juga dikarenakan adanya pengetap BBM.

“Memang harus ada ketegasan pengawasan dan Dinas ESDM sudah pernah menyurati BPH Migas terkait kelanjutan pengawasan BPH Migas selaku pemilik kewenangan,” tambahnya.

Ditempat yang sama Kompol Ahmad Kasat Sabhara Polresta Samarinda menghimbau mahasiswa untuk membubarkan diri dikarenakan sudah masuk pukul 18.00 Wita. Dengan hasil akhir yang mengecewakan, mahasiswa mengatakan akan melanjutkan aksi yang lebih besar di taman Samarendah untuk hasil evaluasi. (Ria/YL/adv/)