Kepala Bappeda Kaltim : Masyarakat di IKN Harus Berpenghasilan Tinggi

Lensaborneo.com, Samarinda — Pembangunan smart city pada rencana pemindahan ibu kota negara baru mengharuskan rakyatnya untuk berpendapatan menengah ke atas. Ini terungkap dalam seminar yang diadakan oleh Badan Kajian Pancasila dan Kenegaraan Universitas Mulawarman, pada Senin (06/06/2022).

Seminar yang bertemakan “Negara Rimba Nusa: Memperkukuh bangunan Zamrud Khatulistiwa mengkaji Urgensi Pembangunan ibu kota baru Presiden Jokowi”. Seminar yang dilaksanakan pada gedung Hub lantai 3 Universitas Mulawarman mengundang beberapa tokoh daerah dan provinsi sebagai pemateri dalam seminar tersebut.
Hadir dalam acara tersebut lima pemateri diantaranya, Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang diwakilkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Muhammad Aswin, anggota Komisi 3 DPRD Kaltim Syafrudin, Ketua DPRD Kota Samarinda Sugiono SE, perwakilan Wali Kota Bontang, Ir. Zulkifli dan Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono.

Muhammad Aswin mengatakan, hanya provinsi atau kota dengan penduduk terbanyak yang akan mendapatkan dana APBD lebih banyak dari pemerintah. Selama ini pulau Jawa menduduki penduduk paling padat di Indonesia.

“Dimana yang banyak penduduknya disitu banyak uangnya masuk, oleh karena itu uang Republik Indonesia ini mencapai 54 persen-60 persen masuk ke daerah pulau Jawa,” jelasnya.

Ditambahkannya, pembangunan yang ada di Kalimantan tidak bisa disamakan dengan pembangunan yang ada di pulau Jawa, karena jumlah anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sama antara pulau Jawa dengan pulau lainnya termasuk pulau Kalimantan.

“Oleh karena itu, pemindahan Ibu Kota Baru atau Ibu Kota Nusantara ini merupakan anugerah bagi Kalimantan tepatnya Kalimantan Timur. Dimana jumlah investasi dan ekonomi rakyat akan meningkat. Kenapa pemerintah Kalimantan sangat setuju pemindahan IKN ini, ya karena sangat menguntungkan, meningkatnya investasi dan menurunnya jumlah pengangguran yang ada di Kalimantan,” ucap Aswin

Menurut hasil perhitungan analisis yang dilakukan oleh Bappenas menunjukkan angka kenaikan sebesar 7,3 persen pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Hasil analisis Bappenas 7.3 persen di Kaltim akan meningkat pertumbuhan ekonomi.

Target pembangunan IKN ini adalah smart city Kalimantan Timur, yang dimana tidak ada lagi warga yang berpenghasilan menengah kebawah hidup di Ibu Kota Negara. Itu artinya target pembangunan IKN ini adalah mensejahterakan rakyat sehingga tidak boleh ada masyarakat yang masih hidup dalam kemiskinan.
Semua pemateri yang hadir pada hari ini sepakat bahwa wilayah penunjang IKN ini harus sama berkembangnya.

“IKN ini akan selesai dengan biaya sekitar Rp 400 triliun, penghasilan devisa Kalimantan Timur ini yang dikirim ke Jakarta itu sekitar Rp 500 triliun per tahun.

“Apabila pembangunan ini berhasil maka daerah sekitarnya juga tidak boleh gelap dalam artian juga harus maju dan berkembang pesat” ucap Aswin sekaligus mewakili pendapat seluruh pemateri yang hadir.(NIA/YL/Adv/Kominfo)