Komisi I Gelar RDP dengan Instansi Pemerintah Daerah

Balikpapan,Lensaborneo.com — Komisi  I dipimpin oleh Ketua Laisa Hamisa mengadakan Rapat Gelar Pendapat dengan Instansi Pemerintah Diskominfo Balikpapan. Acara rapat ini berlangsung di ruang kerja Komisi I pada hari Senin (17/07/2023).

Laisa Hamisa  kepada awak media mengatakan rapat dengar pendapat ini ini digelar  dengan dua Organisasi Perangkat Daerah yaitu Diskominfo dan BKPSDM.

“Pertama RDP dengan Kominfo kedua BKPSDM .Yang kami tanyakan serapan anggaran sudah sampai sejauh mana. Anggaran yang  terkait serapan anggaran yang dianggarkan untuk OPD tersebut,” ujarnya .

Ternyata dari OPD-OPD tersebut sudah sampai 50 persen serapan anggarannya. Untuk fisik sekitar  61 persen dari Diskominfo. Untuk BKPSDM itu sama saja serapan anggarannya kurang lebih 43 persen.

“Fisiknya sama. Ini ada yang sedikit pengganjalan terkait dengan Kominfo. Sejauh mana yang sudah diberikan kepada masyarakat. Alhamdulillah program dari teman-teman seperti pemasangan wifi yang disebarkan  sangat bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, jalannya penggunaan anggaran sudah bagus semua terlaksana dengan baik. Pada Kominfo ini permasalahan dengan tenaga kerja yang hanya 51 orang. Sedangkan kalau tipe C sekitar 20 orang. Ini bermasalah makanya di double.

“diskominfo ini memerlukan tenaga ahli. Contohnya,  untuk sarana tenaga ahli kontrak, programmer, tenaga jaringan dan lainnya. Itu yang diperlukan. Itu ada penerimaan. Selain itu masalah pengolahan media  juga perlu tenaga publikasi,” ujarnya.

Kemudian dilanjut ke BKPSDM. Permasalahan yang dihadapi diantaranya tenaga kerja yang ada di Kota Balikpapan. Isunya tanggal 28 November sejumlah tenaga akan dihapus.

“Makanya sampai sejauh mana BKPSDM menanggapi masalah ini. Kalau betul betul diterapkan pekerjaan maka akan terbengkalai. Ada berita untuk penerimaan PPPK diusulkan sekitar 1.486  orang PPPK. Itu mengacu pada tenaga yang ada sekitar 5.645. Itu masih kurang jauh,” ucapnya.

Ia berjanji nantinya  akan audiensi ke Kementerian di Jakarta terkait dengan jumlah yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan sekitar 1.486 orang. Terdiri dari jumlah non PNS sebanyak 5.645 orang.(Lik/ADV) .