Lensaborneo.com, Samarinda – DPRD Provinsi Kaltim melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak PT Bayan Resources pada Selasa (17/05) bertempat di lantai 3 Gedung D Kantor DPRD Kaltim.
RDP membahas penyaluran dana CSR PT Bayan Resources ke sejumlah universitas di luar wilayah Kaltim yang sempat menjadi polemik serta disoroti oleh sejumlah pihak.
Dalam RDP tersebut, PT Bayan Resources telah mengklarifikasi terkait penyaluran dana tersebut, yang dihadiri oleh perwakilan dari bagian Humas PT Bayan, Syahbuddin.
Menurut sekertaris Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry yang juga mengikuti rapat mengatakan bahwa penyaluran dana CSR perusahaan bukanlah dana CSR melainkan dana pribadi yang diberikan untuk bantuan kepada sejumlah universitas dipulau Jawa.
“Jadi mereka menyampaikan bahwa terkait beasiswa yang diberikan keluar kaltim. Mereka (Bidang Humas PT Bayan) menyebutkan bahwa itu merupakan dana pribadi dari owner dan bukan dana CSR perusahaan” Jelas Sarkowi
Ia menyebut bahwa perusahaan tambang PT Bayan Resources telah melakukan penyaluran dana CSR untuk Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Kalimantan Timur sebesar Rp 30 miliar per tahunnya.
“PT Bayan mengatakan PPM kepada Kaltim itu pertahun mencapai Rp.30 miliar, bahwa setiap tahun mereka programkan untuk Kaltim itu pertahun Rp.30 miliar” Ungkap Sarkowi.
Namun tidak menutup kemungkinan, apabila sudah memberikan dana CSR-nya untuk Kaltim dan memberikan bantuan beasiswa menggunakan dana pribadi ke pulau Jawa, masyarakat Kaltim juga mengharapkan hal yang sama.
Hal ini untuk menghargai masyarakat di sekitar lokasi tambang dan juga sebagai sikap menunjukkan etika yang benar, maka Kaltim juga berhak mendapatkan hak yang sama.
“Apabila itu memang dana pribadi tetapi secara etika perusahaan itu terbangun di wilayah Kaltim, maka seharusnya juga melakukan bantuan pribadi ke Kaltim, nah kita sampaikan begitu,” ucap Sarkowi
Dalam rapat PT Bayan Resources juga menyampaikan program yang telah dijalankan untuk masyarakat Kaltim antara lain adalah pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan nihil atau pekerjaan, kementerian ekonomi, sosial budaya, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam melanjutkan pertambangan.
di paparkan juga bahwa ada juga bantuan untuk komunitas dalam pembangunan infrastruktur, dan beasiswa perguruan tinggi, serta biaya pendidikan untuk sekolah jenjang (SD, SMP, SMA/SMK) bagi masyarakat sekitar tambang, dan pelatihan kerja advokasi, dan juga rencana membangun smk peternakan terpadu, pembangunan sekolah, Bayan peduli disabilitas, dan masih banyak lagi.
Penulis : Nia
Editor : Yul/or