KPU Balikpapan Pastikan Tak Ada Penambahan Dapil Pileg 2024

Balikpapan, Lensaborneo.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan memastikan tak ada perubahan daerah pemilihan (Dapil) untuk pemilihan legislatif Pemilu Serentak 2024 mendatang.

Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha mengatakan untuk Dapil tetap sama seperti yang sebelumnya. “Alasan tidak ada penambahan penambahan kursi di suatu Dapil secara signifikan, karena tidak ada penambahan kursi secara signifikan di Dapil tertentu, ” ujarnya kepada wartawan, Selasa (26 /12/2022) di Hotel Cokro.

Noor Thoha melanjutkan untuk penambahan kursi memang ada yang berubah, adapun yang bertambah adalah Dapil Timur bertambah 1 dan Dapil Selatan juga bertambah 1.

Dalam hal ini pihaknya juga telah KPU Kota Balikpapan menggelar kegiatan Uji Publik menjelang Pemilu 2024 di Kota Balikpapan. Uji publik tersebut berisikan tentang Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan Noor Thoha menambahkan, gelaran uji publik Dapil ini, merupakan kewajiban KPU yang harus ditunaikan. Mengingat, pembagian Dapil beririsan dengan kepentingan-kepentingan politik. Supaya pemilu, bisa berjalan secara lancar dan terstruktur.

Jika dilihat dari struktur tata cara pengesahan, kata Noor Thoha, Dapil disahkan oleh KPU RI. Sementara KPU kabupaten/kota diberikan beban berupa penyusunan rancangan, yang kemudian diuji publik untuk mendapat masukan masyarakat.

“Masukan dari lapisan masyarakat juga dibutuhkan, terhadap rancangan Dapil KPU Kota Balikpapan. Setelah mendapat masukan, maka ini akan dikaji lebih lanjut di internal KPU. Setelah itu, akan kita bawa ke Jakarta,” tambah Noor Thoha.

Dalam hal ditetapkannya Dapil-Dapil yang diusulkan, selanjutnya akan disosialisasikan kepada masyarakat. Namun, jika terdapat perubahan, nantinya akan ada perancangan ulang.

Terkait perubahan jumlah kursi, Noor Thoha menguraikan bahwa penambahan jumlah penduduk turut menjadi penyebab, adanya pergerakan jumlah kursi yang berubah.

“Mudah-mudahan setelah selesai uji publik, Kota Balikpapan bisa langsung mendapat persetujuan dari KPU RI,” ujarnya.(Lik)