Kukar Siapkan Sekolah Rakyat, Prioritaskan Anak dari Keluarga Rentan

Kukar.Lensaborneo.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memantapkan langkah untuk membangun Sekolah Rakyat, sebuah lembaga pendidikan berasrama yang akan dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Sekolah ini ditargetkan dapat menampung hingga 1.000 siswa dan dirancang sebagai sarana pembinaan menyeluruh untuk menciptakan generasi yang mampu keluar dari lingkaran kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih adil.

Program tersebut diulas secara rinci dalam acara Pembahasan Usulan Sekolah Rakyat dan Penandatanganan Berita Acara Klarifikasi di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, pada 15 April 2025, yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono.

“Sekolah Rakyat ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses pendidikan,” ujar Sunggono dalam pemaparannya.

Konsep sekolah akan mencakup sistem berasrama, pendidikan formal, serta pembinaan karakter dan keterampilan hidup, agar para siswa tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga mampu bersaing secara sosial dan ekonomi di masa depan.

“Anak-anak akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar mampu mandiri dan keluar dari garis kemiskinan,” tambahnya.

Program ini diusulkan oleh Dinas Sosial Kukar dan telah diverifikasi oleh tim kementerian yang terdiri dari unsur Kemensos, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan, Kemenag, dan BPN.

Sunggono menyebut Kementerian Sosial RI berkomitmen memberikan dukungan penuh, mulai dari izin, penyediaan lahan, hingga proses rekrutmen tenaga pendidik dan siswa.

“Kemensos menyatakan siap memfasilitasi semua proses teknis hingga sekolah ini berdiri dan beroperasi,” jelasnya.

Pemkab Kukar telah menyiapkan tiga titik lokasi untuk pembangunan, dua di antaranya berada di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong, dan satu lagi di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak. Dari ketiga lokasi tersebut, Loa Ipuh Darat dinilai paling siap karena memiliki luas lahan yang mencukupi dan akses yang memadai.

“Lokasi ini paling potensial dengan lahan lebih dari lima hektare, cocok untuk fasilitas pendidikan terpadu,” kata Sunggono.

Adapun seleksi penerimaan siswa akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar prosesnya tepat sasaran dan transparan.

“Dengan DTSEN, kita memastikan penerima manfaat adalah benar-benar dari kelompok yang berhak,” tegasnya.

Saat ini, program Sekolah Rakyat masih berada dalam tahap koordinasi dan verifikasi lanjutan. Namun pemerintah optimistis, jika berjalan sesuai rencana, Sekolah Rakyat akan menjadi model pendidikan inklusif yang dapat direplikasi di daerah lain.

“Ini bukan sekadar program pendidikan, tapi juga misi kemanusiaan untuk memuliakan masyarakat kurang mampu,” tutup Sunggono. (Adv/Kominfokukar)