Kunci Kemajuan Daerah, Akmal Malik: Efektif Terjemahkan Dokumen Pusat

Samarinda,Lensaborneo.com— Usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) 193 penjabat kepala daerah, meliputi Gubernur, Bupati dan Wali Kota Se-Indonesia, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dengan tegas meneguhkan komitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap program-program yang diinisiasi oleh pemerintah pusat guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Dalam konteks ini, menurutnya yang paling penting adalah bagaimana pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, mampu secara efektif menterjemahkan dokumen-dokumen perencanaan makro yang ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi tindakan konkret di tingkat daerah.

Akmal Malik meyakini bahwa hal ini akan menjadi landasan yang kuat dalam mencapai target-target besar dan visi jangka panjang negara, yang mana Indonesia Emas 2045 adalah salah satunya.

“Dokumen itu nantinya diterjemahkan oleh masing-masing provinsi, kabupaten dan kota kedalam dokumen perencanaan makro daerah,” jelas Akmal Malik, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Senin (30/10/23).

Lebih lanjut, Akmal Malik menjelaskan bahwa meskipun saat ini masih dalam masa transisi, namun sesuai arahan dari Menteri Dalam Negeri, seorang pemimpin tidak hanya harus memiliki kewenangan, tetapi juga harus mampu memperoleh dukungan (pengikut) dan memiliki konsep yang kuat.

Selama masa 1-2 tahun saat ia menjabat sebagai kepala daerah, tugasnya menurut Akmal Malik adalah untuk mengambil inisiatif dalam melaksanakan program-program yang sesuai dengan konsep tersebut.

“Buatlah perencanaan yang linier dengan pemerintah pusat. Sehingga nanti ketika kepala daerah definitif hadir maka bisa menyempurnakan dan menialankan perencanaan pembangunan itu,” beber Akmal.

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) di Kemendagri itu menjelaskan bahwa momen ini sangat penting bagi Kalimantan Timur, karena merupakan bagian penting dari konsep pemerataan yang menjadi salah satu komponen utama menuju Indonesia Emas 2045. Keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu pemicu utama dalam menciptakan pemerataan di seluruh Indonesia.

Konsep IKN sendiri bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan meletakkannya di tengah-tengah negara. Artinya, Kaltim harus mengoptimalkan peran dan sumber daya yang dimilikinya untuk mendukung visi pemerintah dalam mencapai pemerataan dan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.

“Tidak hanya peran politik saja, tapi juga sumber dayanya. Itulah kenapa dukungan pembiayaan yang dimiliki oleh Kaltim, harus juga kita lakukan untuk mendukung IKN. Karena IKN nanti akan menjadi sentral,” tegasnya.

Akmal menekankan bahwa selain mengoptimalkan Kalimantan Timur, yang sangat penting adalah memaksimalkan pengembangan daerah penyangga di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia berharap bahwa di masa mendatang, Kaltim bersama dengan pembiayaan dari provinsi dan juga kabupaten/kota yang berada di sekitar IKN, dapat bekerja bersama-sama dalam alokasi anggaran untuk membangun daerah penyangga ini.

Dalam rangka menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan pembangunan yang merata, serta memastikan bahwa manfaat dari kehadiran IKN dirasakan oleh seluruh masyarakat di sekitarnya.

“Agar kita bersama-sama dengan IKN meniadi instrumen untuk membangun pemerataan sebagaimana tuiuan Indonesia Emas 2045,” tandas Akmal Malik.(Liz/Adv/Diskominfokaltim)