Samarinda Perkuat Tata Kelola Pendidikan, SPMB Diawasi Ketat

Lensaborneo.com, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda mengambil langkah serius dalam membenahi tata kelola pendidikan, khususnya dalam proses penerimaan peserta didik baru. Melalui penerbitan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 700-05/233/HK-KS/V/2025, Pemkot secara resmi membentuk Tim Pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk tahun ajaran 2025.

Langkah ini menjadi simbol komitmen Pemkot Samarinda terhadap prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam sistem pendidikan. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan bahwa kebijakan ini bukan hanya rutinitas tahunan, melainkan strategi jangka panjang untuk membangun sistem pendidikan yang bersih dari praktik curang dan penyalahgunaan kewenangan.

“Kita tidak ingin ada celah dalam proses penerimaan siswa baru. Maka kami pastikan sistem berjalan transparan dan adil,” tegas Andi Harun dalam konferensi pers, di Anjungan Karang Mumus, Balai Kota Samarinda, Jumat (30/5/2025).

Penerapan kebijakan zero tolerance terhadap praktik kecurangan seperti suap, gratifikasi, hingga intervensi nepotisme menjadi bagian utama dari arahan kebijakan ini.

Dinilai Andi Harun, integritas sistem penerimaan siswa tidak bisa ditawar-tawar karena menyangkut kepercayaan publik terhadap layanan pendidikan dasar yang dikelola pemerintah.

“Jika ada indikasi manipulasi atau intervensi yang tidak sah, kami minta masyarakat jangan diam. Silakan laporkan ke Posko Pengaduan SPMB,” beber Andi Harun.

Langkah ini menandai pergeseran pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. Tidak lagi hanya soal akses, tapi juga soal keadilan dalam distribusi kesempatan. Andi menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan bukan hanya di pundak Dinas Pendidikan, tapi seluruh perangkat daerah harus bersinergi menjaga kualitas dan kejujuran sistem.

“Pembentukan tim ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan hukum. Kami ingin pastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan hanya karena sistemnya dicurangi,” tutupnya.

Tim pengawasan yang dibentuk akan bekerja lintas sektor, melibatkan unsur pemerintah, pengawas internal, hingga keterlibatan masyarakat secara aktif. Evaluasi pun dilakukan secara berkala, terutama di titik-titik rawan manipulasi data domisili dan jalur prestasi.

Melalui penguatan sistem pengawasan ini, Pemkot Samarinda berharap bisa menciptakan atmosfer pendidikan yang lebih sehat dan berkeadilan. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi sebagai fondasi kuat untuk generasi penerus Kota Tepian. (Liz/adv)