Samarinda, Lensaborneo.com – Arah pembangunan Kota Samarinda semakin condong ke sektor ekonomi, terutama dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini menjadi perbincangan di tengah keterbatasan lahan yang dimiliki kota tersebut, yang membuat sektor pertanian kurang berkembang dibanding daerah lain seperti Kutai Kartanegara dan Kutai Timur.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat terkait keberlanjutan ketahanan pangan daerah. Mengandalkan sektor wisata sebagai sumber utama PAD memang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, tetapi di sisi lain, jika pertanian semakin ditinggalkan, kemandirian pangan bisa terancam di masa depan.
“Dari sisi keuntungan, memang sektor wisata lebih menggiurkan dibanding pertanian. Tapi kalau semua daerah berpikir seperti ini, bagaimana ketahanan pangan kita ke depan?” ungkap Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, Jumat (14/2/2025).
Di samping itu, masyarakat juga menyoroti bagaimana pajak yang mereka bayarkan digunakan oleh pemerintah daerah.
Banyak yang berharap agar dana yang terkumpul dari pajak benar-benar dialokasikan untuk pembangunan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya proyek-proyek yang sekadar meningkatkan pendapatan daerah.
“Harus ada keseimbangan. Masyarakat membayar pajak, dan mereka juga harus mendapatkan manfaatnya secara langsung. Jangan sampai hanya disuruh bayar, tapi feedback-nya tidak jelas,” tutup Samri.
Melalui berbagai aspirasi yang muncul, ia berharap pemerintah dapat mencari titik tengah dalam kebijakan pembangunan. Keberlanjutan sektor ekonomi memang penting, tetapi kesejahteraan warga, termasuk akses terhadap ketahanan pangan dan manfaat pajak yang jelas, juga perlu menjadi perhatian utama. (Liz/adv)