Samarinda, Lensaborneo.com – Ketimpangan pembangunan di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menilai bahwa pemerintah daerah masih belum menerapkan kebijakan pembangunan yang benar-benar merata.
Ia menekankan, bagaimana pusat kota terus mendapatkan perhatian lebih, sementara kawasan pinggiran seperti Palaran masih tertinggal dalam hal infrastruktur dasar.
Samri juga menilai, banyak proyek pembangunan yang lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi daerah, bukan pada kebutuhan nyata masyarakat. Salah satu yang ia soroti adalah perbaikan jalan di pusat kota yang terus dilakukan meskipun kondisi jalannya masih layak digunakan.
“Di pusat kota, jalan yang sudah bagus masih diperbaiki. Sementara di daerah pinggiran, banyak jalan yang bahkan belum tersentuh pembangunan,” ungkapnya, Jumat (14/2/2025).
Selain masalah infrastruktur, Samri juga menyoroti semakin berkurangnya lahan pertanian di Samarinda. Ia menilai bahwa pemerintah kurang memberi perhatian terhadap sektor ini, padahal pertanian memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan warga.
“Kota ini butuh keseimbangan. Kalau hanya fokus ke pembangunan ekonomi, lalu bagaimana dengan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor lain, seperti pertanian?” tegasnya.
Ia berharap pemerintah bisa lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan.
Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi harus dipastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya terkonsentrasi di pusat kota atau sekadar mengikuti kepentingan ekonomi.
Bagi Samri, pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya pada angka pertumbuhan ekonomi.
“DPRD Samarinda akan terus mengawal kebijakan pembangunan agar lebih merata dan adil bagi seluruh warga kota,” tandasnya. (Liz/adv)