Zonasi Tak Merata, DPRD Samarinda Kembali Angkat Suara

Lensaborneo.com- Sri Puji Astuti, Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, menyampaikan kekhawatirannya terhadap sistem zonasi sekolah yang tidak merata di Kota Samarinda.

Ia mengungkapkan bahwa masalah ini sangat memberatkan anak-anak yang ingin bersekolah di SMP negeri tetapi wilayah mereka tidak termasuk dalam zonasi penerimaan murid baru.

“Zonasi seharusnya lebih fleksibel. Ada wilayah seperti Kelurahan Jawa yang tidak memiliki SMP negeri. Pemerintah kota, melalui Dinas Pendidikan, harus memperhatikan ini,” bebernya.

Ia mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda (Disdikbud Samarinda) untuk mengelola sistem zonasi dengan lebih luwes, sehingga anak-anak di daerah tertentu tetap bisa masuk sekolah negeri tanpa harus bergantung hanya pada jalur prestasi.

Puji menekankan pentingnya pemerataan pendidikan di Kota Samarinda, dimana setiap wilayah harus dipetakan secara rinci, termasuk jumlah penduduk, TK, SD, SMP, dan SMA yang diperlukan.

“Harus ada rencana besar untuk memastikan pemerataan, agar masalah yang sama tidak terus berulang setiap tahun,” tegasnya.

Ia juga menyinggung bahwa sistem zonasi merupakan kebijakan pusat yang harus diimplementasikan oleh dinas pendidikan agar anak-anak bisa melanjutkan pendidikan di sekolah negeri tanpa terbebani biaya di sekolah swasta.

“Apabila zonasi 60 persen dan sisanya prestasi, kita tindak lanjuti saja. Dinas Pendidikan harus bijaksana dan memperbesar afirmasi. Yang penting, anak-anak bisa belajar di sekolah negeri agar tidak perlu membayar,” jelasnya.

Puji berharap perubahan dalam sistem zonasi ini akan membantu mengatasi ketimpangan dalam akses pendidikan dan memastikan semua anak di Kota Samarinda mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah negeri. (Liz/adv)