Laila Fatihah Minta Pemkot Samarinda Cari Solusi PKL Tepian Mahakam

Samarinda,Lensaborneo.com,– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda dari Komisi II,  Laila Fatihah menyebutkan sangat mendukung para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk diberikan tempat yang baru oleh Pemerintah Kota.

Beberapa hari terakhir persoalan mengenai pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mulai kembali menjadi perbincangan masyarakat Kota Samarinda, tepatnya UMKM di daerah Tepian Mahakam di depan kantor Gubernur yang segera ditutup oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Adapun alasannya pemindahan para pelaku UMKM disana dikarenakan ada beberapa faktor, diantaranya juru parkir liar, PKL liar, dan kurangnya kebersihan di sekitar tepian tersebut.

Mendengar kejadian tersebut Laila Fatihah selaku anggota Komisi II mengatakan, Pemerintah Kota Samarinda harus mengambil sikap dan mencarikan solusi para pelaku UMKM untuk dicarikan tempat dimana mereka bisa berjualan dengan tertib.

“Kami berharap pemerintah bisa memperhatikan para pelaku UMKM khususnya yang berjualan di depan kantor Gubernur, agar bisa dipindahkan ke tempat lain, sehingga para UMKM bisa berjualan,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui via telepon.

Kemudian Laila mengungkapkan bahwa dari pernyataan 27 pelaku UMKM ini dengan tegas mengatakan, mereka bersedia diatur, dan mengikuti aturan, namun hanya saja mereka menyayangkan dengan munculnya PKL liar, serta jukir liar yang tak terkendali maka dari itu pelaku UMKM juga terkena imbasnya.

Kemudian Laila melanjutkan sebelum hearing bersama Para Pelaku UMKM, dirinya beserta jajaran Anggota Komisi II juga akan hearing bersama dengan dinas terkait.

“Kalau memang tempat itu ditetapkan permanen untuk tidak berjualan, Kami akan coba hearing dulu bersama DLH, Dinas Perdagangan. Untuk memastikan tempat para UMKM bisa berjualan, selain dari lokasi depan kantor Gubernur Kaltim,” jelasnya.

Pada Intinya Laila bersama teman – teman di dewan, akan mendukung pemindahan lokasi para pelaku UMKM yang ada di depan kantor Gubernur Kaltim, dengan harapan mereka pemerintah menyediakan lahan yang layak untuk mereka agar bisa kembali berjualan seperti biasanya dengan rasa aman.(Rid/YL/adv/dprdsamarinda)