Pengendalian PMK di Kaltim Alokasikan Dana Rp 2,7 Miliar

Lensaborneo.com, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kaltim terus berupaya menekan penyebaran virus Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) yang menyerang hewan ternak berkuku belah, seperti ternak sapi.

Untuk itu, tahun ini, sesuai rapat pimpinan di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim, Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menegaskan masalah Kaltim H Isran Noor menegaskan masalah PMK di daerah agar benar-benar diperhatikan.

Apalagi, Kaltim dipastikan sudah masuk dalam zero case. Artinya, sudah tidak ada kasus mengarah ke PMK.

“Memang, kita sudah masuk zero case, tapi kewaspadaan penting dilakukan. Karena itu, pengendalian PMK harus tetap dilakukan, khususnya tahun ini,” ujarnya.

Gubernur mengungkapkan, sesuai laporan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim dan BPKAD Kaltim, ada kurang lebih anggaran dialokasikan tahun ini mencapai Rp 2,7 miliar dengan tujuan Pengendalian PMK.

Gubernur menjelaskan, tahun lalu Kaltim mendapatkan dosis vaksin PMK sebanyak 74.800 dosis dan telah terealisasi 80 persen.

“Untuk itu, saya minta ini harus dikendalikan dengan maksimal sesuai anggaran yang tersedia,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Fahmi Himawan menjelaskan alokasi Rp 2,7 miliar itu diperuntukan bagi pelaksanaan fasilitas pendukung optimalisasi reproduksi, fasilitas pendukung optimalisasi reproduksi, penandaan hewan dan vaksinasi PMK, serta gangway dan kandang jepit.

Kemudian, pengadaan hijauan pakan ternak dalam rangka penguat kondisi ternak terdampak PMK di sejumlah titik di Kaltim.

“Yang jelas, pada 2023 ini tetap dilaksanakan vaksinasi secara berkelanjutan. Dengan tujuan untuk membentuk kekebalan individu hewan ternak. Harapannya herd immunity tahun ini dapat tercapai 80 persen,” jelas Fahmi.(Ony/adv