Sebanyak  49  Desa di Kaltim Dapat Bantuan   BUMDes  Sebesar Rp 60 Juta Per Desa

SAMARINDA,LENSABORNEO.COM – Dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi  dalam hal ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi terus mendata warga dalam kategori keluarga Miskin.

Mewakili Pj Gubernur Kaltim  Akmal Malik,mengatakan melalui media daring, rapat pleno bahwa penguatan warga Miskin di Kaltim terus di data dalam rangka pengentasan kemiskinan di desa.

Kata Anwar terobosan melalui peningkatan keberdayaan masyarakat berupa pemberian bantuan keuangan bagi 841 desa se Provinsi Kalimantan Timur secara merata  sebesar  Rp 50 juta per desa dengan parameter kegiatan ditetapkan serta pemberian bantuan permodalan BUMDes Rp 60 juta per desa dengan pembangian 7 desa setiap kabupaten atau total 49 desa.

Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Kaltim pada tahun 2024 meningkatkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dari awalnya Rp50 juta per desa menjadi Rp75 juta per desa bagi 841 desa. Dan untuk bantuan permodalan dari awalnya bagi yang hanya bagi 49 desa meningkat menjadi 100 desa yang sudah berbadan hukum.

Kebijkan tersebut diakui tidak lain merupakan bentuk komitmen meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk mendorong peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM) yang di dalamnya terdapat indeks ketahanan ekonomi.

Rapat Pleno Pendataan dan Verifikasi Penetapan Warga yang Masuk Kategori Miskin tingkat Kabupaten sendiri merupakan proyek perubahan PKN I Angkatan 58 tahun 2008 Kepala Dinas Sosial Kuningan Deni Hamdani yang sekarang menjabat Sekretariat DPRD Kuningan terkait percepatan penurunan angka kemiskinan melalui Pengelolaan Data Kemiskinan Terpadu (PDKT).

Data yang dihasilkan dari pendataan dimaksud dapat dimanfaatkan tidak hanya bagi wilayah Kabupaten Kuningan maupun Provinsi Jawa Barat, tapi boleh dimanfaatkan secara nasional jikaa data tersebut dibutuhkan.

Pendataan dilakukan menggunakan sistem yang dibuat dengan melibatkan operator ditingkat dusun, desa, hingga Kecamatan dalam input data.

Kegiatan hari ini lebih pada pleno penetapan DTKS yang sudah ditetapkan menggunakan sistem dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.

Nampak hadir mengikuti kegiatan Wakil Bupati Kuningan, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pj Bupati Sumedang, serta Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Kuningan.(arf/Adv/Diskominfokaltim)